Pewarta : Tono Efendi
Koran SINAR PAGI (Kota Tasikmalaya)- Keadaan bangsa terus menerus menuju ke jurang kebangkrutan . Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan Indonesia sebagai suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi?
Hal tersebut disampaikan Heru Muhtar,
Pengurus Cabang PMII Kota Tasikmalaya kepada Koran SINAR PAGI, Rabu (6/4/2022) sore tadi melalui pesan singkat What’s App Pribadinya.
Menurut Heru, secara general, Demokrasi itu mewajibkan semua elemen bangsa memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk berkontribusi solusi lewat pandangan-pandangan umum, masukan, bahkah kritikan melalui berdemonstrasi sekalipun.
“Kita di lindungi konstitusi sebagaimana amanat Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 44 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, maka suara kritis rakyat, mahasiswa, pers tidak boleh dibungkam, dan dikristalkan oleh negara. Meskipun, negara mengalami multikrisis,” tegas Heru.
Dari sepanjang masa priode pemerintahan yang di pimpin oleh presiden joko widodo, masih kata dia, terakumulasi dari beberapa kasus yang terjadi bahwa pemerintah ini menjadi bukti bahwa pemerintah panik dalam menyikapi dan mengendalikan persoalan di negeri ini.
Faktanya pemerintah hari ini tidak menerima jika di katakan gagal. Maka dengan kekuatan tersebut pemerintah berujung terjadi kekerasan terhadap siapapun yang melakukan kritikan terkait keaadan bangsa ini mulai dari persoalan ekonomi dan politik bangsa yang kian menurun menuju kebangkrutan, katanya.
Tindakan kekerasan aparat terus terulang mulai dari penembakan mahasiswa di sulawesi saat berdemonstrasi, kemudian tindakan represifitas terhadap warga wadas, kemudian Sahabat PMII dari sukabumi dan sederet kasus lainnya, ujar Heru.
“Dan kali ini aparat kepolisian melakukan tindakan kekerasan ke beberapa kader PMII Kota tasikmalaya yang sedang melakukan demonstrasi mengenai penolakan kenaikan harga BBM pada Tanggal 6 April 2022. Hingga mengalami luka lebam hingga di larikan ke rumah sakit,” paparnya.
Oleh karena itu, kami dari PC PMII Kota Tasikmalaya Mengecam Keras Tindakan kekerasan pihak aparat kepolisian. Dan kami meminta segara tindak tegas aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan kepada masyarakat.
“Jika hal ini tidak respon serius oleh pihak POLRI, POLDA dan POLRES maka kami akan melakukan gerakan yang lebih besar. Apapun alasannya tindakan represif tidak bisa di benarkan. Salam pergerakan!,” Pungkas nya. (***)
