Pewarta: Dwi Arifin
Koran Sinar Pagi (Kota Bandung)-, Perwakilan dari Forum Silaturahmi Kepala Madrasah Aliyah Swasta (Fosikmas) dan Kelompok Kerja Madrasah – Madrasah Aliyah (KKM-MA) Jawa Barat (Jabar), gagal menemui Gubernur Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (21/11/2022) siang, untuk menyampaikan aspirasinya terkait permintaan segera mencairkan dana stimulan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) tahun 2022 yang sampai saat ini belum terealisasikan.
Kegagalan tersebut disebabkan, gubernur tidak ada di tempat, dan hanya bisa beraudensi dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan Jabar yang sudah tidak ada kaitannya lagi.
Ketua Fosikmas Jabar, Iyan Mahpudin mendesak gubernur, pasalnya hingga jelang akhir tahun ini, BPMU belum juga ada kepastian diturunkan.
Dikatakan Iyan beberapa kali pertemuan dengan Disdik, DPRD Jabar, Bappeda, TAPD dan Wagub Jabar, sudah disepakati bahwa BPMU akan segera dicairkan, dengan nominal Rp. 553 ribu rupiah per siswa, dengan total Rp 125 milyar, bagi 394 ribu siswa, dan sisanya diberikan pada tahun 2023.
“Kami tidak puas dengan pertemuan kali ini, karena kami sudah lima kali berproses. Pertemuan dengan Bappeda, TAPD sudah jelas bahwa anggaran BPMU untuk madrasah di anggaran perubahan sudah ada, dan kekurangan anggarannya di 2023,” kata Iyan, di Gedung Sate.
“Kami rasakan saat ini keberpihakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang berbasis madrasah tidak ada rasa keadilan, diskriminasi dan selalu dimarginalkan. Padahal madrasah memiliki andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” imbuhnya.
Lanjutnya, hasil pertemuan sebelumnya, tinggal menunggu hasil rekomemdasi hasil evaluasi dari Kemendagri. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban.
“Padahal dulu tidak ada masalah bantuan tersebut bergulir, dan informasi terakhir dialihkan ke Biro Kesra Jabar, karena ada kendala untuk diproses. Saat ini imbasnya gaji honorer tidak terbayarkan,” katanya.
Bahkan, ada sekolah yang terpaksa meminjam uang ke beberapa sumber, demi mengatasi honor guru dan pembiayaan lainnya.
“Kita berencana akan mengerahkan massa lebih banyak, bila gubernur belum juga merespon. Namun akan kita tahan aksinya, apabila sudah tercapai keinginan kami, yaitu digulirkannya BPMU,” tegasnya.
Ate Saefuloh ketua KKM-MA Jabar, berkesimpulan, bahwa Pemerintah Provinsi Jabar kurang berpihak kepada madrasah. Bukti konkritnya, seharusnya dulu sewaktu BPMU tidak bisa dicairkan oleh Disdik Jabar. Lalu dipindahkan ke Biro Kesra, seharusnya bidang Kesra pro aktif untuk meminta petunjuk kepada Kanwil terkait pencairan BPMU.
“Kita sepakat meminta kepada gubernur, untuk melakukan upaya konkrit dengan kewenangannya, agar BPMU segera cair di tahun 2022 ini,” tegas Ate.
“Bila tuntutan kami tidak didengar, maka akan demonstrasi, mogok mengajar dan kami mulai apatis terhadap pemilihan kepala daerah yang selalu mengumbar janji,” imbuhnya.
https://www.koransinarpagijuara.com/2022/06/26/media-cetak-diprediksi-lebih-menyehatkan-akal-pikiran-dibandingkan-media-sosial/
