Oleh : Hanania Sufi Rabbani (Pelajar SMAN 1 Dayeuhkolot-Bandung)
Dikutip dari Ayo Bandung.com, wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk lebih gencar mensosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nyatanya, masih banyak masyarakat Kabupaten Bandung yang belum mengetahui jadwal, tahapan juga tatacara dari PPDB. Terlebih saat ini proses PPDB bisa dilakukan secara daring. Maka dari itu sangat diperlukan adanya sosialisasi mengenai PPDB ini agar tidak terjadi kekeliruan.
“Saya lihat saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh Disdik belum optimal. Kewajiban Disdik melakukan sosialisasi supaya masyarakat tidak bingung.” Ujar Yayat Hidayat pada Senin, 19 Juni 2023.
Tak hanya di Kabupaten Bandung, di sejumlah wilayah seperti di Surabaya pun, masih banyak keluhan yang diajukan para wali siswa karena sosialisasi PPDB yang tidak maksimal. Salah satu dampak yang timbul akibat kurangnya sosialisasi PPDB ini adalah banyak orang tua peserta didik baru yang salah memilih zonasi, yang berakhir penolakan dari pihak sekolah yang dituju.
PPDB merupakan serangkaian teknis yang harus dilalui para wali siswa termasuk siswa itu sendiri sebelum masuk ke jenjang selanjutnya. Prosedur pendaftaran yang cukup rumit membuat para wali siswa kewalahan selama melakukan prosesi ini. Ditambah lagi kurangnya informasi yang didapatkan, menambah kesulitan bagi para calon peserta didik baru.
Pendidikan adalah salah satu hak yang mesti didapatkan oleh setiap warga negara dan otomatis menjadi tugas bagi negara dalam pemenuhannya. Salah satu hak yang didapatkan adalah mendapatkan pendidikan yang layak, yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap individu masyarakat. Sayangnya, di sistem yang sedang kita terapkan saat ini yaitu sistem kapitalis, semua itu dibuat rumit dan bertele-tele, seperti yang bisa kita rasakan sekarang.
Pemerintah seolah-olah mengerjakan tugasnya dengan setengah hati. Pendidikan yang harusnya didapatkan dengan mudah dan bisa dinikmati oleh setiap masyarakatnya, kini berbanding terbalik dari yang diharapkan. Prosedur yang dipersulit merupakan salah satu contoh dari abainya peran negara dalam meriayah rakyatnya. Jika semua prosedur itu dipermudah, tak akan ada lagi laporan-laporan para wali siswa dikarenakan ketidak jelasan informasi. Sungguh miris kondisi negeri kita saat ini.
Semua carut marut yang kita alami saat ini tentu tak akan berakhir jika akar permasalahannya saja masih dibiarkan begitu saja. Diperlukan sebuah institusi negara yang dapat mengatur dan memenuhi semua kebutuhan rakyatnya, termasuk kebutuhan pada bidang pendidikan. Tak lain dan tak bukan adalah sistem islam yang bisa menjadi solusi ditengah-tengah kisruh kehidupan ini.
Islam menjamin semua kebutuhan dasar setiap rakyatnya, mulai dari kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan, hingga pendidikan pun sudah terjamin oleh negara. Karena semua itu sudah menjadi tugas negara dalam memenuhi kebutuhan tiap-tiap masyarakatnya. Tak akan ada lagi kasus-kasus yang disebabkan abainya peran negara seperti yang kita rasakan saat ini.
Negara akan memfasilitasi akses-akses publik dan menyediakan kurikulum pendidikan yang tak hanya menjadikan para siswanya sebagai pelajar yang cerdas, tapi juga berakhlaq dan memiliki ketaqwaan.
