Oleh : Sumiati (Ibu Rumah Tangga)
Dilansir dari GALAMEDIANEWS, bahwa di Kabupaten Bandung ada sebanyak 4 desa yang masuk rangking 10 besar Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi se-Jawa Barat (Jabar). Keempat desa tersebut terdiri dari Cibiru Wetan peringkat ke-2, Lengkong peringkat ke-7, Cinunuk peringkat ke-8, dan desa Pangalengan peringkat ke-9. Dengan begitu Kabupaten Bandung sudah tidak ada lagi desa tertinggal sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(Kadis PMD), Tata Irawan. Juga menurutnya ini sebagai bukti bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah tepat untuk menciptakan desa yang lebih mandiri dan maju.
IDM sendiri merupakan indeks yang mencakup tiga aspek, yakni: indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa. Penetapan IDM bertujuan untuk mengarahkan intervensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan partisipasi masyarakat dan karakteristik wilayah desa.
Dengan meraih IDM tertinggi ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi Kabupaten Bandung. Betapa tidak, tentu ini merupakan hal yang sangat diharapkan dan untuk meraih semua itu membutuhkan usaha yang keras dari Pemkab. Berharap warga Kabupaten Bandung mampu mandiri dan maju.
Esensi pembangunan adalah mewujudkan kehidupan yang nyaman dan dibutuhkan rakyat untuk menjalankan fungsinya sebagai manusia. Pembangunan dapat pula dilihat dengan cara yang lain, yaitu pembangunan sebagai upaya mengenali lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat sekarang ini dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk meluruskan kekurangan-kekurangan tersebut dan dengan demikian menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan.
Tapi apakah rakyat membutuhkan pembangunan yang bersifat fisik tersebut? Inilah yang seharusnya menjadi pertanyaan. Karena pada kenyataannya pembangunan yang terus digencarkan pemerintah tidak membuat rakyat terus sejahtera. Sebaliknya kesusahan banyak dirasakan oleh rakyat terutama mereka yang berada di desa-desa terpencil. Semua itu dilakukan hanya demi keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kerusakan yang akan ditimbulkan kepada masyarakat.
Program-progam, regulasi pembangunan, peraihan rangking, semua ditetapkan kepada keinginan para pemilik modal. Landasannya adalah kepentingan korporasi, bukan kepentingan rakyat. Kebijakan yang mengatasnamakan pembangunan pada hakikatnya adalah merusak. kemiskinan masih belum bisa terselesaikan. Meskipun mengalami penurunan tapi angka kemiskinan masih tetap tinggi. Sebab, faktanya penghasilan mereka digunakan untuk membeli fasilitas publik yang seharusnya murah bahkan gratis, seperti biaya pendidikan, kesehatan, tranportasi, listrik, air dan lain sebagainya.
Kemiskinan di negeri ini bukanlah kemiskinan yang hakiki akan tetapi kemiskinan struktural yang diakibatkan dari penerapan sistem politik tertentu. Sehingga sebagian masyarakat mengalami kesulitan mengakses sumber daya alam yang menjadi kehidupan mereka.
Sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem politik demokrasi dengan sistem ekonomi kapitalisnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis pengelolaan sumber daya alam diserahkan kepada pihak swasta. Alhasil, rakyat harus membeli dengan harga mahal segala kebutuhannya. Karena pihak swasta hanya berlandaskan pada keuntungan bukan pelayanan.
Negara dalam sistem kapitalisme hanya sebagai regulator bukan mengurusi urusan rakyatnya. Ini terbukti dari kebijakan dan aturan yang ditetapkan memberikan kebebasan kepada pihak swasta untuk mengelolanya bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Berbeda dengan Islam dalam membangun masyarakat dengan memberikan pelayanan secara gratis dalam hal kebutuhan publik. Sistem ekonomi Islam mewajibkan negara memberikan lapangan pekerjaan yang luas kepada masyarakat. Bahkan negara langsung memberikan subsidi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena industri-industri strategis yang mengelola sumber daya alam dikelola oleh negara maka industri-industri tersebut akan menyerap banyak lapangan pekerjaan.
Demikianlah sistem ekonomi Islam yang akan mampu mencegah persoalan kemiskinan. Dan sistem ekonomi Islam hanya bisa diterapkan dalam sebuah negara yang menerapkan syariat Islam yaitu Daulah Islamiyyah. Seperti itulah pembangunan dalam sistem Islam yang akan mensejahterakan rakyatnya, bukan dari pencapaian target IDM. Wallahu’alam bishshawab
