Oleh : Caca Danuwijaya
Aktivis PGRI Kota Sukabumi
Pendidikan adalah tonggak utama dalam membangun fondasi bagi masa depan masyarakat. Dalam kerangka ini, wadah yang mengatur para pendidik, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan standar dan nilai-nilai etika di antara anggotanya. Namun, ketika sosok sentral seperti Ketua Umum PGRI terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ini, muncul paradoks.”pelanggar teriak pelanggar.”
Insiden SK No 101/Kep/PB/XXII//2023, tertanggal 27 Oktober 2023 menambah catatan kelam perjalanan PGRI dengan memberhentikan 9 anggota Pengurus Besar PGRI melalui rapat Pleno. Bila berorganisasi merupakan panggilan kesadaran internal. nilai-nilai etika, dan penegakan AD /ART dilaksanakan dengan standar yang jelas. pastikan terlebih dahulu pemimpin untuk mematuhi aturan dan etika yang telah ditetapkan.
Pada kasus spesifik ini, Ketua Umum PGRI, sebagai figur penting dalam menjaga etika dan tata nilai organisasi, terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diwakilinya.
Ketika seorang pemimpin organisasi mengabaikan atau melanggar aturan yang seharusnya dia junjung tinggi, dan bahkan menyalahkan anggota atas hal serupa, itu menciptakan ketidaksesuaian yang sangat membingungkan.
Pemimpin sebagai Contoh dan Penegak Nilai, Sebagai pemimpin, seharusnya memegang standar yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pemimpin bukan hanya seorang yang memerintah, tetapi juga menjadi contoh bagi yang lainnya. Mereka diharapkan untuk menunjukkan etika yang baik, konsistensi dalam tindakan, dan kepatuhan pada aturan yang telah ditetapkan.
Ketika seorang pemimpin melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya diperjuangkan oleh organisasinya, ini tidak hanya merusak citra sang pemimpin itu sendiri, tetapi juga melemahkan kepercayaan anggota terhadap organisasi yang mereka wakili. Selain itu, ketika pemimpin menyalahkan anggota lain atas kesalahan yang sama, hal ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem dan mencoreng prinsip-prinsip keadilan.
Daalam situasi seperti ini, penting bagi pihak yang terlibat untuk tidak hanya mengakui kesalahan yang telah terjadi, tetapi juga untuk mengambil langkah-langkah korektif yang transparan. Mereka harus menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap aturan adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi tetapi dapat diperbaiki, kebuntuan komunikasi adalah dampak dari pecat memecat di dalam tubuh PGRI.
Yang menjadi pertanyaan PGRI itu ownernya siapa? gajah atau semut. Fenomenal Kebatinan di tubuh PB PGRI terjadi sejak tahun 2021 berawal dari Gajah menginjak semut, hari ini Gajah versus gajah anteng berpriksi.
“Pelanggar teriak pelanggar” tidak hanya sekadar fenomena psikologis, tetapi juga mencerminkan keadaan sosial internal dan organisasional. Dalam kasus ini, kepercayaan dan otoritas tergantung pada kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai yang diwakili.
Sangat penting bagi pemimpin organisasi untuk menjadi contoh yang konsisten dari nilai-nilai yang mereka pegang. Kesalahan dan pelanggaran harus diakui dan diperbaiki, bukan dilemparkan kepada orang lain.
Hanya dengan menjalankan tanggung jawab dan menegakkan aturan secara konsisten, suatu organisasi dapat mempertahankan integritas dan kepercayaan dari anggotanya serta masyarakat pada umumnya.
