Pewarta : Jeky EPSA
Koran Sinar Pagi, Sumedang – Penggatian Uang Ganti Rugi ( UGR) terdampak Bendungan Cipanas, lahan IPPKH ( Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ) dari Perhutani yang sudah digarap puluhan tahun oleh warga Desa Karanglayung, Ungkal dan Cibubuan, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terus diupayakan.
Dari data yang dihimpun Paguyuban Masyarkat Peduli Bendungan Cipanas ( PMPBC) untuk IPPKH di Desa Karanglayung terdapat 122 pemilik untuk 196 bidang, dengan luas 356.886 hektar, Desa Ungkal 37 bidang dengan luas 55.355 hektar, Desa Cibubuan 87 bidang,dengan luas 82.634 hektar.
” Itu data yang masuk ke PMPBC. dan kita masih terus mengupayakan UGR untuk lahan IPPKH ini”, ujar Sri Maryasih biasa dipanggil Bunda Olive mewakili Pengurus PMPBC kepada koransinarpagijuara.com, di Aula Kantor Desa Karanglayung, Jumat, ( 9/05/25).
Untuk memperjuangkan ini kata Bunda Olive lagi, kita sudah koordinasi dengan pihak Kantor Staf Kepresidenan ( KSP) Bapak Herbert Marpaung dari kedeputian 2 KSP, Kementrian Kehutanan RI dan juga dengan pihak berkompeten lainya.
” Ini upaya PMPBC dalam membantu masyarakat terdampak Bendungan Cipanas, dengan ikhlas tanpa pamrih komitmen fee”, tandas Bunda Olive.
Dari isu yang beredar ada pihak yang menyatakan siap membantu memuluskan penyelesaian masalah IPPKH tetapi dengan meminta fee .
Kebenaran isu ini sedang di selidiki oleh pengurus PMPBC
Untuk lahan IPPKH yang sudah bersertifikat pun dikuatkan oleh Bunda Olive, ” Memang lahan IPPKH itu diantaranya ada yang sudah menjadi sertifikat. Ada 7 ( tujuh ).bidang yang masuk ke data PMPBC yang sudah bersertifikat , dulu informasinya melalui jalur Redis”, ungkap Bunda Olive.
Hadir dalam pertemuan itu, Kepala Desa Karanglayung, Bambang Imam Makhron, Kapolsek Conggeang AKP. Suratman S.Sos, Babinsa Koramil Conggeang, Dwi Putra, PLT.Camat Conggeang, Cecep Erwin Sudaryat,S.Sos., juga Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Ai Rosmawati ( Gerindra) dari Komisi II mewakili Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.***