Pewarta: A.Y. Saputra
Kabupaten Ciamis – Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Desa Girimukti, Kecamatan Cisaga, masih menyisakan persoalan serius bagi para petani. Jebolnya Dam Parit Sungai Cigawir menyebabkan terganggunya sistem irigasi dan menghambat aktivitas pertanian di wilayah tersebut.
Ketua Kelompok Tani Sinar Jaya 3, Wartono, telah melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis melalui UPTD Pertanian Wilayah Cisaga.
Dalam laporan itu disebutkan bahwa bencana terjadi pada Kamis malam, 2 April 2026, yang mengakibatkan jebolnya tanggul sungai dan berdampak langsung pada lahan pertanian.
Akibat kejadian tersebut, sekitar 25 hektare sawah tidak lagi mendapatkan aliran air, sementara 2 hektare lahan yang tengah dalam tahap pengolahan mengalami kerusakan.
Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu jadwal tanam padi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani.
Para petani mengajukan permohonan bantuan berupa pemasangan bronjong atau penguatan tanggul sebagai solusi darurat sekaligus langkah perbaikan permanen agar aliran irigasi dapat kembali normal.
Sekretaris Poktan Sinar Jaya 3, Ara Somara, mengungkapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUTRP) telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan peninjauan pada Kamis, 9 April 2026.
“Alhamdulillah, hari ini sudah ada dari dinas yang mengecek langsung ke lapangan untuk melihat titik-titik kerusakan yang harus segera diperbaiki,” ujarnya saat dihubungi melalui WhatsApp.
Berdasarkan hasil survei sementara, kebutuhan pemasangan bronjong diperkirakan mencapai sekitar 45 meter yang tersebar di dua titik, masing-masing sepanjang 15 meter dan 30 meter.
Ara menegaskan, para petani sangat berharap agar tindak lanjut dari hasil survei tersebut dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap setelah dilakukan pengukuran, bantuan pemasangan bronjong bisa segera dikerjakan, sehingga petani dapat kembali beraktivitas dan menjalankan tanam padi sesuai jadwal,” tandasnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat sektor pertanian merupakan penopang utama ekonomi masyarakat setempat. Keterlambatan penanganan dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada produktivitas, tetapi juga pada ketahanan pangan di wilayah tersebut.
