Pewarta : Lina SC
Kab. Bandung Barat – Ribuan perangkat desa di Kabupaten Bandung Barat mulai kehabisan kesabaran. Dana Penghasilan Tetap (Siltap) yang seharusnya cair setiap tanggal 10 sesuai Peraturan Bupati 2026, hingga akhir April tak kunjung dibayarkan.
Keterlambatan ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal dapur yang tak lagi mengepul.
“Sudah lebih dari satu bulan belum cair. Ini hajat hidup kami. Kalau dibiarkan, artinya pemerintah tidak peduli,” ujar seorang perangkat desa yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (30/4/2026).
Di tengah tuntutan pelayanan publik yang tinggi, mereka justru dipaksa memutar otak untuk bertahan hidup. Gaji yang mandek membuat sebagian perangkat desa harus mencari pekerjaan sampingan—bahkan di jam kerja.
“Ada yang sampai izin tidak masuk kantor karena narik ojek online, cuma buat beli susu anak. Ini bukan cerita satu dua orang,” ungkapnya.
Situasi ini berdampak luas. Dengan sekitar 165 desa dan rata-rata 18 perangkat per desa, ribuan keluarga ikut terdampak langsung oleh tersendatnya Siltap.
Kebijakan pencairan parsial yang disebut-sebut menjadi penyebab keterlambatan justru menuai kritik keras. Para perangkat desa menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi mereka.
“Ini urusan perut, bukan proyek yang bisa ditunda. Jangan dicicil untuk kebutuhan dasar seperti ini,” tegasnya.
Kesabaran yang sempat dijaga sejak Maret kini di ambang batas. Ancaman aksi demonstrasi kembali mencuat, bahkan disebut tinggal menunggu waktu.
“Kalau sampai akhir April belum juga cair, kami turun ke jalan. Ini ultimatum,” katanya.
Lebih jauh, kondisi ini mulai menggerus kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Perangkat desa mengaku sulit bekerja optimal ketika kebutuhan dasar mereka sendiri tak terpenuhi.
“Bagaimana kami bisa melayani warga dengan tenang kalau keluarga kami sendiri kesulitan ?” pungkasnya.
Kini sorotan tertuju pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, segera membayar hak perangkat desa, atau bersiap menghadapi gelombang protes yang tak lagi bisa dibendung.
