Pewarta : Ida
Kabupaten Bandung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meninjau operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (17/10/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi melalui kolaborasi pemerintah desa, pengelola koperasi, dan badan usaha milik negara (BUMN).
Bima mengatakan, sebanyak 107 lokasi KDKMP dikunjungi para menteri dan wakil menteri untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai rencana serta mendapat dukungan dari berbagai pihak.
“Hari ini 107 titik dikunjungi oleh para menteri dan wamen. Kita pastikan KDKMP berjalan dengan lancar, dengan dukungan semua pihak. Kuncinya di sini adalah kolaborasi antara Pak Kepala Desa, kemudian dengan ketua koperasi, dan juga manajernya. Jadi, tiga inilah penggerak dari KDKMP,” ujar Bima dalam tayangan Headline News Metro TV.
Menurut Bima, KDKMP tidak hanya berfungsi sebagai toko ritel, tetapi juga menjadi infrastruktur ekonomi dan pelayanan yang diharapkan mampu membantu penyaluran bantuan serta barang bersubsidi kepada masyarakat.
Untuk mendukung operasionalnya, sejumlah BUMN dilibatkan dalam penyediaan layanan dan kebutuhan pokok, mulai dari transaksi listrik, penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga penyediaan LPG bersubsidi.
Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero), M. Fahrur Rozy, mengatakan seluruh 107 lokasi yang ditinjau telah dapat melayani pembelian token listrik dan pembayaran rekening listrik.
“Untuk PLN sendiri, KDKMP yang berada di seluruh lokasi, tadi 107 lokasi sesuai yang disampaikan oleh Pak Wamen, saat ini di seluruh 107 lokasi tersebut sudah dapat melakukan pembelian token listrik. Jadi, warga kalau ingin membeli token listrik, membayar rekening listrik bisa dilakukan di KDKMP,” kata Fahrur.
Selain layanan kelistrikan, Perum Bulog turut mendukung operasional KDKMP melalui penyaluran beras SPHP sebanyak 500 kilogram. Sementara itu, Pertamina mendukung penyediaan LPG bersubsidi.
Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok dan layanan publik, sekaligus meningkatkan fungsi koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal.
Keberlanjutan program KDKMP akan bergantung pada kesiapan pengelola, koordinasi dengan pemerintah desa, serta konsistensi dukungan BUMN agar layanan koperasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
