Pewarta : A Y Saputra
Kota Banjar – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 454.293.600 dari dugaan penyimpangan pelaksanaan Kontrak Pengadaan Jasa Tenaga Satuan Pengamanan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy periode 2024–2026.
Uang tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan PT AGP berinisial A.S. kepada Kejari Kota Banjar pada Senin (9/11/2026). Penyerahan diterima Kepala Kejari Kota Banjar, Dr. Erianto N., didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Budi Prakoso dan tim Pidsus.
Proses penyerahan turut disaksikan perwakilan BBWS Citanduy, Dwi Purnomo. Selanjutnya, dana tersebut disetorkan ke rekening penampungan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasi Pidsus Kejari Kota Banjar, Budi Prakoso, menjelaskan, pengungkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak jasa pengamanan oleh pihak ketiga, PT AGP.
Dalam laporan tersebut, perusahaan diduga tidak membayarkan sejumlah komponen hak tenaga keamanan, termasuk iuran BPJS dan biaya lainnya, meskipun dana pembayaran kontrak telah diserahkan oleh BBWS Citanduy.
Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Pidsus melakukan pengumpulan data dan pendalaman selama kurang lebih satu bulan. Hasilnya, ditemukan nilai kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp454.293.600.
Setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut, pihak PT AGP mengakui adanya kewajiban yang belum dipenuhi dan bersedia mengembalikan dana tersebut sebagai upaya penyelamatan keuangan negara.
Selain itu, PT AGP juga menyerahkan sekitar Rp24 juta terkait kegiatan penyediaan jasa keamanan pada kantor pemerintah lainnya.
Budi mengatakan, penyelamatan keuangan negara menjadi salah satu prioritas Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Upaya tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Tidak hanya melalui bidang Pidsus, Kejari Kota Banjar juga melakukan upaya pemulihan keuangan daerah melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Melalui pelayanan bantuan hukum nonlitigasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar, tim Datun berhasil menagih kekurangan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari salah satu objek pajak restoran berinisial S sebesar Rp35.760.758.
Realisasi pembayaran telah berjalan dan ditargetkan berlanjut hingga akhir Desember 2026.
Selain itu, tim Datun juga menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kekurangan pembayaran pajak reklame oleh PT KAMI senilai Rp186.638.750.
Setelah melalui beberapa kali pertemuan, perusahaan tersebut menyatakan kesediaannya menyelesaikan kewajiban pajak dengan rencana pembayaran dalam dua tahap selama lima bulan ke depan.
Kepala Kejari Kota Banjar, Dr. Erianto N., didampingi Kasi Pidsus Budi Prakoso dan Kasi Datun Tjahyo Kusomo, menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan penegakan hukum, baik melalui bidang tindak pidana khusus maupun perdata dan tata usaha negara.
Menurutnya, langkah penyelamatan dan pemulihan keuangan negara akan terus dilakukan secara profesional, proporsional, dan berintegritas.
Kejari Kota Banjar juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya penegakan hukum serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah.
