Oleh : Caca Danuwijaya
(Aktivis PGRI Kota Sukabumi)
Organisasi guru memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memajukan pendidikan di suatu negara. Salah satu organisasi guru yang sangat besar dan berpengaruh di Indonesia adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Namun, ada isu yang sering muncul, yaitu Politisasi Entitas Guru oleh non-guru.
Tulisan ini akan membahas mengapa entitas guru dapat dipolitisasi oleh pihak-pihak non-guru.
Keinginan untuk Tetap Berpengaruh
Banyak tokoh non-guru merasa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berharga yang dapat mereka kontribusikan ke dalam dunia pendidikan. Namun, sering kali mereka ingin mempertahankan pengaruh dalam organisasi guru seperti PGRI. Oleh karena itu, mereka terlibat secara aktif dalam organisasi ini dan mendorong agenda-agenda yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan guru aktif.
Tokoh non-guru, terutama yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia pendidikan, sering memiliki akses ke jaringan yang luas dan sumber daya yang berharga. Mereka dapat menggunakan pengaruh untuk memengaruhi kebijakan pendidikan dan pengambilan keputusan dalam organisasi guru.
Hal ini dapat mengubah fokus organisasi dari perjuangan kepentingan guru aktif menjadi memenuhi kepentingan non-guru.
Kepemimpinan
Tokoh non-guru dari berbagai dinas lain dalam sektor pendidikan juga dapat berusaha untuk mengendalikan entitas guru. Mereka mungkin ingin memanfaatkan organisasi guru sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, seperti kebijakan pendidikan yang mendukung agenda mereka. Mereka dapat memasukkan anggota mereka ke dalam kepemimpinan organisasi guru, yang kemudian dapat mengubah orientasi organisasi.
Sumber Dana dan Dukungan
Organisasi guru membutuhkan dana dan dukungan untuk menjalankan program-program organisasi. Iuran dan bentuk solidaritas organisasi sering kali dilaksanakan untuk menjalankan amanat organisasi sebagai wadah perjuangan guru, tetapi kontrol finansial sangat lemah. Pendonor finansial dimulai dari personal guru murni yang berada di ranting tersalurkan ke cabang hingga ke Pengurus Besar.
Penulis sebagai guru murni tidak pernah mengetahui berapa finansial yang diperoleh. Maka terjadilah fenomena ikut hidup bukan menghidupkan.
Pergeseran Prioritas
Akibat dari politisasi oleh non-guru, entitas guru sering kali mengalami pergeseran prioritas. Fokus organisasi dapat beralih dari perjuangan kepentingan guru aktif dan siswa ke perjuangan kepentingan kelompok tertentu, seperti pihak-pihak non-guru. Hal ini dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Politisasi organisasi guru PGRI oleh non-guru dan dinas lainnya adalah masalah yang memerlukan perhatian serius. Organisasi guru harus tetap menjadi wadah yang mewakili dan membela kepentingan guru aktif dan pendidikan yang berkualitas.
Diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota yang lebih besar dalam pengelolaan organisasi guru untuk mengatasi masalah politisasi dan mengembalikan fokus pada tujuan sejati dari organisasi guru, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di rumahnya sendiri yaitu rumah besar PGRI.