Oleh : Dudung Nurullah Koswara
(Praktisi Pendidikan)
Bila ingin melihat salah satu noktah hitam dalam sejarah pendidikan kita adalah adanya UN, saat menentukan kelulusan. Saat itu benar benar pendidikan Indonesia masuk satu periode kelam.
Terjadi berbagai anomali dalam jalannya UN. Sebelumnya pernah ada upaya menciptakan UN yang berintegritas. Namun gagal, tetap saja bermasalah. Nilai IIUN sekolah masih tidak menjamin hilangnya anomali UN.
Era Nadiem Makarim dunia ujian nasional kita “terbebas” dari anomali yang berlangsung lama. Apa anomali yang disebabkan UN? Mari kita kenang ulang apa saja anomali dunia pendidikan era UN.
Pertama, diskriminasi kompetensi siswa, hanya mata pelajaran tertentu yang di UN kan. Mata pelajaran yang tidak di UN kan dianggap, seolah tidak penting. Padahal sama sama science.
Kedua, politisasi UN. Kelulusan UN seharusnya identik dengan pencapaian anak didik, malah jadi pencapaian kepala dinas dan kepala daerah. Daerah yang lulus UN 100 persen menjadi nama baik kepala dinas dan kepala daerah.
Ketiga, hanya zaman UN pernah terjadi di beberapa sekolah, anak didik bermasalah meraih nilai UN tertinggi. Mengapa ? Kebocoran kunci jawaban UN terus terjadi. Terlibat banyak pihak, dalam dan luar.
Keempat, curang, tidak jujur menjadi seolah biasa. Sebaliknya kejujuran menjadi binasa. Masih ingat tragedi SDN Gadel ? Anak yang jujur didiskriminasi dan dianggap musuh bersama. Bahkan “terusir” dari masyarakat.
Kelima, terjadi konflik internal di satuan pendidikan. Pernah terjadi dan terbelah antara guru yang menjadi oknum pembocor UN dan guru menolak membocorkan UN. Keduanya beralasan sama, “menyelamatkan anak”.
Keenam, bimbel menawarkan lulus UN, bukan menawarkan kejujuran dalam UN. Segala upaya dari entitas bimbel dalam mendapatkan jumlah peserta didik, dilakukan.
Ketujuh, seolah proses belajar bertahun tahun di ruang kelas tidak lebih penting dari kunci jawaban UN. Sakralitas belajar di ruang kelas dan pendidikan karakter menjadi kabur, jauh dari mabrur.
Kedelapan, nilai hasil UN jadi syarat PPDB jenjang selanjutnya. Padahal selain hasilnya tidak jujur, mata pelajaran pun tidak semua. Hanya menguji mata pelajaran tertentu. Kasian anak didik penyuka mata pelajaran yang tak di UN kan.
Kesembilan, biaya UN ratusan milyar setiap tahun. Faktanya ratusan milyar telah membiayai ketidakjujuran dan anomali kolektif dalam dunia pendidikan. Masa kelam era UN sungguh jangan terulang lagi.
Hadirnya AN (Asesman Nasional) terlihat lebih membaik. AN tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan.
Bila AN dilanjutkan tinggal perbaikan. Misal mengapa tidak semua anak dalam jenjang yang dipilih, misal kelas 5 SD, kelas 8 SLTP dan kelas 11 di SMA, semuanya. Plus diberi fasilitas lebih lengkap dari pemerintah.
Semoga tidak ada sekolah yang meminjam dan meminjamkan fasilitasnya untuk AN sekolah lain. Kawal AN dengan baik, termasuk bantuan fasilitas yang diperlukan.
Bila saat ini ada wacana UN diadakan kembali, walau tidak menentukan kelulusan, tetap saja “masa lalu”. Bisa kah kita semua move on dengan yang sudah berjalan?
Mari kita kembangkan prinsip “Berkelanjutan dan Berkemajuan”. Bukankah regim Jokowi dan regim Prabowo menjelaskan keberlanjutan di pemerintahan? Berapa “Menteri Jokowi” yang masih dilanjutkan oleh Prabowo.
Maju dalam keberlanjutan berkemajuan, berkemajuan dalam keberlanjutan. Editikasi, revisi, revitalisasi dan koreksi dalam berbagai hal adalah penting, termasuk dalam layanan pendidikan kita.
