Pewarta : Ida
Kota Sukabumi – Bappeda menggelar Kegiatan Kick-Off Perencanaan Pembangunan Tahun 2027, dihadiri Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, Wakil Ketua DPRD, Rojab Asyari, serta para kepala perangkat daerah, Kamis (27/11/2025).
Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan bahwa perencanaan kerja tahun 2027 harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh, terutama terkait efektivitas tenaga kerja di setiap perangkat daerah.
Ia menyebutkan beban belanja pegawai kini mencapai 49 persen atau sekitar Rp. 520 Miliar jauh di atas batas ideal Kemenkeu yang merekomendasikan sekitar Rp. 350 Miliar.
Menurut Ayep, efisiensi minimal Rp. 50 Miliar memberikan ruang fiskal signifikan untuk mengurangi pengangguran melalui program pemberdayaan dan penciptaan kerja.
“Setiap warga yang ingin bekerja, termasuk honorer dan tenaga kontrak, tetap menjadi prioritas. Saya ingin taraf hidup mereka meningkat karena mereka bagian dari keluarga saya,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).
Pemerintah juga memfokuskan upaya pada peningkatan kesiapan kerja lulusan perguruan tinggi, termasuk optimalisasi Politeknik Sukabumi agar Pendidikan terhubung langsung dengan peluang kerja. Langkah ini ditempuh untuk menekan tingkat pengangguran yang berada di angka 8,1 persen.
Di sektor Kesehatan, Ayep menyampaikan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk membuka layanan kemoterapi kanker di RS Budi Luhur Subsidiari. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mengurangi beban pasien yang selama ini harus dirujuk ke Jakarta atau Bandung.
Sementara di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan peningkatan rata-rata lama sekolah warga hingga di atas 12 tahun, dengan integrasi jalur Pendidikan, pengembangan kompetensi, dan akses kerja.
Terkait pengembangan investasi dan kawasan industri, Pemkot membutuhkan sedikitnya 1.000 hektare lahan. Salah satu opsi berada di kawasan Cemerlang, namun masih terkendala harga tanah dan perizinan.
Ayep menegaskan harga lahan akan sangat menentukan minat investor. Pemerintah tetap membuka peluang meskipun pengembangan dimulai dari skala kecil.
“Peluang besar akan terbuka jika investor strategis, seperti produsen susu Kunchin, masuk dan mengembangkan kawasan hingga 1.000 hektare,” jelasnya.
Dalam aspek tata kelola, Kepala Inspektorat Kota Sukabumi Yudi Yustiawan menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pencegahan korupsi. Inspektorat tengah menindaklanjuti catatan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti oleh SKPD.
“Belum sepenuhnya bebas korupsi, tetapi kami menuju ke sana. Pencegahan harus melibatkan pemerintah, masyarakat, dan media agar tercipta atmosfer kota yang bersih,” ujar Yudi.
