Foto : Ilustrasi
Pewarta : Herlina SC
Kab. Bandung Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menyusul penetapan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiagakan 3 (tiga) unit kendaraan tangki air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak krisis air.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan armada distribusi air bersih yang akan dioperasikan sesuai kebutuhan di lapangan.
“BPBD Kabupaten Bandung Barat sudah menyiapkan 3 (tiga) kendaraan tangki air. Mekanisme pendistribusian air bersih bagi masyarakat terdampak dilakukan berdasarkan laporan dan pengajuan kebutuhan dari aparatur kewilayahan, baik kecamatan maupun desa, kepada BPBD,” kata Jeje, Sabtu (4/7/2026).
Jeje menjelaskan, berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut menjadi dasar pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi menghadapi musim kemarau.
Data pemerintah daerah menunjukkan, pada tahun 2023 terdapat delapan kecamatan yang mengalami krisis air bersih, yakni Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Rongga, dan Gununghalu. Sementara pada tahun 2024, wilayah terdampak tercatat berada di tujuh kecamatan, yaitu Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
Menghadapi potensi kekeringan tahun ini, Pemkab Bandung Barat akan melakukan pemetaan ulang terhadap daerah – daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih sebagai dasar penyusunan langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.
Dalam jangka pendek, pemerintah daerah akan memfokuskan upaya pada pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyiapan armada dan titik distribusi air bersih, koordinasi dengan PDAM serta pemerintah desa, hingga optimalisasi sumber air yang masih tersedia melalui pemanfaatan sumur bor maupun sistem pompanisasi di lokasi yang memungkinkan.
“Langkah – langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau berlangsung,” ujar Jeje.
Selain penanganan darurat, Pemkab Bandung Barat juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui peningkatan infrastruktur sumber daya air. Program tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi embung, perbaikan jaringan irigasi, serta pengembangan sarana penyediaan air bersih di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong upaya konservasi daerah resapan air melalui penghijauan kawasan hulu, pemanenan air hujan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dan penghematan penggunaan air.
“Langkah – langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman kekeringan sekaligus mengurangi dampaknya secara berkelanjutan,” kata Jeje.
Pemkab Bandung Barat berharap kesiapsiagaan yang telah disusun dapat meminimalkan dampak musim kemarau terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.