Pewarta : Red
Kabupaten bogor – DPRD Kabupaten Bogor menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam Reses Masa Sidang III Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) V di Kecamatan Parungpanjang, Rabu. Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang yang dinilai strategis untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Reses yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara tersebut menjadi forum bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang dinilai mendesak.
“Reses adalah tugas konstitusional anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat,” kata Sastra.
Usulan pembangunan jembatan disampaikan masyarakat melalui Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Parungpanjang, Acep Humaedi. Menurutnya, jembatan yang direncanakan berada di Desa Jagabaya, Kecamatan Parungpanjang, akan membuka akses yang lebih baik antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.
“Lokasi jembatan berada di Desa Jagabaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tangerang. Bahkan Bupati Tangerang sudah meninjau lokasi tersebut. Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera merealisasikan pembangunan jembatan itu,” ujar Acep.
Ia menilai kehadiran jembatan tersebut tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat aktivitas perdagangan dan perekonomian di wilayah perbatasan kedua daerah.
Selain pembangunan jembatan, masyarakat juga mengusulkan berbagai program pembangunan lainnya, di antaranya pembangunan rumah sakit, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, perluasan lapangan kerja, pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta langkah konkret untuk mencegah peredaran obat-obatan keras dan terlarang.
Menanggapi usulan pembangunan rumah sakit, Sastra memastikan DPRD akan melakukan koordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor sebagai bagian dari tindak lanjut aspirasi masyarakat.
“Tadi ada aspirasi mengenai pembangunan rumah sakit. Kami akan berkoordinasi dengan PMI Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti usulan tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Parungpanjang, Jainal Adnan, mengusulkan pembangunan gedung dakwah sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi guru mengaji dan pimpinan pondok pesantren melalui program BPJS Kesehatan.
“Kami berharap ada pembangunan gedung dakwah di Kecamatan Parungpanjang. Selain itu, kami juga mengusulkan agar para guru ngaji dan pimpinan pondok pesantren mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan,” ujar Jainal.
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses tersebut akan menjadi bahan pembahasan DPRD Kabupaten Bogor untuk diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penyusunan program pembangunan daerah sesuai skala prioritas serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.