Pewarta : Ida
Kota Bandung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp. 800 miliar untuk menangani persoalan banjir secara menyeluruh di berbagai wilayah Kota Bandung.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kebutuhan anggaran sebesar itu tidak mungkin sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
Karena itu, Pemkot Bandung tengah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan dengan melibatkan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Untuk penanganan banjir secara menyeluruh, kita membutuhkan dana sekitar Rp. 800 miliar. Oleh karena itu, kita sedang merancang berbagai skema pembiayaan,” ujar Farhan, Minggu (27/9/2026).
Farhan mengatakan, secara teori pembiayaan pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai skema. Salah satunya seperti yang pernah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerbitan obligasi maupun pinjaman pembangunan.
Pemkot Bandung juga tidak menutup kemungkinan mencari dukungan pembiayaan dari luar negeri.
“Secara teori, pembiayaan pembangunan bisa mengikuti model yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu menerbitkan obligasi atau mencari pinjaman pembangunan. Bisa juga mencari bantuan dari luar negeri,” katanya.
Meski demikian, Pemkot Bandung disebut akan lebih dahulu mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Farhan, Pemprov Jawa Barat selama ini telah membantu pembenahan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, antara lain Jalan Sukajadi, Jalan Setiabudi, Jalan Cihampelas, dan Jalan Terusan Pasir.
“Nanti Provinsi juga akan melakukan perbaikan di Jalan Supratman dan Jalan Diponegoro,” ucapnya.
Selain infrastruktur jalan, Pemkot Bandung juga berencana mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan kawasan Gedebage sekaligus mendukung pelebaran jalan di kawasan tersebut.
Farhan menegaskan, penanganan banjir membutuhkan kolaborasi pembiayaan lintas pemerintahan karena kebutuhan anggarannya sangat besar.
“Intinya, pembiayaan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Jika mengandalkan kemampuan sendiri, Rp. 800 miliar tentu tidak akan terjangkau,” tandasnya.
