Pewarta : Ida
Kota Bandung — Pemerintah Kota Bandung menargetkan 435.416 kepala keluarga (KK) atau 50 persen dari total 870.832 KK di Kota Bandung terdaftar dalam program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026.
Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos dan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses layanan publik agar lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
“Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Iskandar saat membuka rapat koordinasi secara daring di Bandung Command Center (BCC), Selasa (29/9/2026).
Iskandar menegaskan, target tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tetapi merupakan agenda bersama seluruh unsur Pemkot Bandung.
Menurutnya, target 435.416 KK tidak dibatasi berdasarkan desil kesejahteraan. Dengan demikian, digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” katanya.
Pelaksanaan program berlangsung pada September hingga Desember 2026. Dengan waktu yang terbatas, Iskandar meminta pembagian tugas, mobilisasi sumber daya, serta pemantauan capaian dilakukan secara terukur di setiap wilayah.
Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Bandung yang bertindak sebagai koordinator wilayah diminta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah dan kewilayahan berjalan efektif.
Sementara Dinsos dan Disdukcapil diminta memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala selama pelaksanaan.
“Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan,” tutur Iskandar.
Kepala perangkat daerah yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) juga diminta menggerakkan jajaran dan jejaring masing – masing untuk mempercepat capaian. LO bertugas memobilisasi agen sekaligus berkoordinasi dengan koordinator lapangan (korlap) di wilayah.
“Setiap OPD harus punya kontribusi nyata terhadap target capaian Perlinsos Kota Bandung,” tegasnya.
Di tingkat kewilayahan, camat dan lurah sebagai korlap diminta mengoptimalkan potensi RT, RW, kader, relawan, sumber kesejahteraan sosial, serta unsur masyarakat lainnya untuk mendukung proses pendataan.
Korlap juga bertugas memastikan agen aktif, memahami sasaran dan tugas, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan secara berkala.
Iskandar menyebut agen menjadi ujung tombak program karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka bertugas memberikan informasi, mendampingi proses pendataan dan pelayanan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses yang diperlukan.
Rasio pelayanan ditetapkan satu agen untuk 170 KK.
Iskandar menegaskan kembali bahwa target 435.416 KK merupakan target kolektif seluruh unsur Pemkot Bandung.
“Jangan ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi,” ujarnya.
Ia meminta seluruh unsur memanfaatkan waktu hingga Desember untuk mempercepat pendataan dan menyelesaikan kendala di lapangan.
“Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik – baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan,” katanya.
Pemkot Bandung berharap koordinasi lintas perangkat daerah dan kewilayahan tersebut mampu mempercepat pencapaian target Digitalisasi Perlinsos sekaligus implementasi IKD di Kota Bandung.
