Pewarta : Gervan
Kab. Sumedang – Transformasi digital dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Sumedang mendapat dukungan DPRD. Namun, digitalisasi tersebut dinilai tidak cukup hanya dengan menyiapkan teknologi. Kesiapan anggaran, aturan, panitia hingga pemahaman masyarakat juga menjadi kunci.
Ketua Komisi I, DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golkar, Asep Kurnia, menyampaikan hal tersebut di Aula Tampomas, Kamis (08/10/2026).
Asep mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumedang yang mulai mengambil kebijakan untuk menerapkan sistem digital dalam Pilkades Serentak. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih tertata sekaligus meminimalisir potensi persoalan di lapangan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar penerapan sistem digital dipersiapkan secara menyeluruh.
“Digitalisasi Pilkades ini tentu kita apresiasi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran, regulasi dan pengawasannya benar-benar dipersiapkan, sehingga ketika diterapkan masyarakat tidak kebingungan dan panitia juga siap menjalankannya,” kata Asep.
Dari sisi anggaran, DPRD akan mendorong agar prosesnya dapat segera berjalan setelah melewati evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. DPRD juga akan mempercepat tahapan pembahasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan Pilkades Serentak dapat dipersiapkan dengan baik.
Kemudian dari sisi regulasi, Asep menilai Peraturan Bupati yang menjadi landasan teknis pelaksanaan Pilkades perlu dirumuskan secara matang. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul saat sistem digital diterapkan.
“Kita tentu ingin regulasi yang dibuat nanti bukan hanya menjadi aturan administratif, tetapi benar-benar bisa menjadi solusi ketika ada persoalan di bawah,” ujarnya.
Sementara itu, fungsi pengawasan DPRD, khususnya Komisi I, juga akan diperkuat. Pengawasan diperlukan untuk memastikan sistem yang telah dirancang benar-benar dapat diterapkan sesuai tujuan.
Bagi Asep, keberhasilan Pilkades digital pada akhirnya bukan hanya soal kecanggihan sistem, tetapi bagaimana teknologi tersebut bisa dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Yang paling penting, ketika kebijakan ini dipraktikkan di masyarakat, masyarakat paham dan panitia menguasai sistemnya. Kita ingin digitalisasi Pilkades ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua pihak dan berjalan lancar pada waktunya,” tegasnya.
