Pewarta : Tim
Kabupaten Berau – Usaha pengolahan kayu atau moulding milik seseorang bernama Bandi di Gang Padi, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menjadi sorotan. Usaha tersebut diduga beroperasi tanpa kelengkapan perizinan di kawasan permukiman warga. Selain itu, asal-usul kayu yang diolah di lokasi tersebut juga dipertanyakan karena diduga berasal dari penebangan liar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pengolahan kayu itu disebut telah berlangsung cukup lama. Keberadaan usaha di tengah kawasan hunian juga dikeluhkan karena diduga menimbulkan kebisingan dan debu yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.
Dokumentasi di lokasi memperlihatkan tumpukan balok kayu, bangunan tempat kerja, serta sejumlah mesin yang digunakan untuk kegiatan pengolahan kayu.
Meski demikian, dugaan mengenai kelengkapan izin usaha dan legalitas sumber bahan baku tersebut masih perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.
Masyarakat meminta pemerintah daerah, instansi perizinan, serta aparat penegak hukum turun langsung ke lokasi untuk memeriksa legalitas operasional usaha dan menelusuri dokumen asal-usul kayu yang digunakan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan usaha tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan berusaha, tata ruang, dan perlindungan lingkungan. Penelusuran asal-usul bahan baku juga dinilai penting untuk memastikan kayu yang diolah berasal dari sumber yang sah.
Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta instansi terkait mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menjatuhkan sanksi apabila unsur pelanggaran telah terbukti.
Dugaan penggunaan kayu hasil pembalakan liar juga perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen angkutan dan legalitas hasil hutan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Sejumlah regulasi yang relevan untuk ditelaah dalam pemeriksaan tersebut antara lain ketentuan perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari instansi berwenang mengenai status perizinan usaha tersebut maupun kepastian asal-usul kayu yang diolah. Klarifikasi dari pemilik usaha juga masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan berimbang.
Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan sekaligus menjaga kenyamanan lingkungan permukiman.
