Pewarta : Anis
Bojonegoro – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menerjunkan tim khusus ke berbagai wilayah di Indonesia untuk melakukan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini digelar selama dua pekan untuk memastikan kesiapan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Salah satu wilayah yang menjadi sasaran verifikasi adalah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Tim Mabes TNI melakukan pemeriksaan langsung terhadap bangunan, gudang penyimpanan, stok kebutuhan pokok, armada distribusi, hingga kesiapan sumber daya manusia pengelola koperasi.
Turut dalam tim tersebut Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina. Brigjen Said mengatakan, hasil sementara di lapangan cukup positif. Sejumlah KDKMP di Bojonegoro sudah memenuhi standar sarana dan prasarana, bahkan sebagian sudah mulai beroperasi melayani masyarakat.
“Secara umum, kesiapan sarana dan prasarana di sejumlah lokasi sudah terpenuhi. Namun, masih ada koperasi yang dalam tahap menyiapkan sumber daya manusia, baik manajer maupun karyawan, serta melengkapi komoditas yang akan diperdagangkan,” ujar Said kepada awak media.
Menurut mantan Danpasmar 3 itu, verifikasi ini tidak hanya soal bangunan fisik. Yang lebih penting adalah memastikan koperasi bisa berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi warga desa.
Tim Mabes TNI juga berdialog langsung dengan pengurus koperasi, perangkat desa, dan masyarakat untuk memetakan kebutuhan operasional di lapangan, termasuk ketersediaan barang pokok dan barang bersubsidi.
Said menegaskan, KDKMP harus didorong menjadi pusat ekonomi desa. Bukan hanya tempat jual kebutuhan pokok, tapi juga menjadi rantai pasok yang berkesinambungan, menawarkan harga kompetitif, dan menjadi saluran pemasaran produk lokal dari petani dan UMKM.
“Yang perlu kita dorong bukan hanya kesiapan bangunan, tetapi juga bagaimana koperasi ini dapat beroperasi dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kesinambungan pasokan barang, serta menawarkan harga yang kompetitif,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik, kepastian penyaluran barang subsidi tepat sasaran, dan pelibatan pelaku ekonomi lokal agar perputaran ekonomi tetap di desa.
Hasil verifikasi dan validasi ini akan menjadi bahan evaluasi Mabes TNI untuk percepatan operasionalisasi KDKMP secara nasional agar koperasi benar-benar menjadi pilar kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.
