Peristiwa

Pilkades Digital Sumedang Digugat, Keamanan Sistem dan Kendali Operator Dipertanyakan

×

Pilkades Digital Sumedang Digugat, Keamanan Sistem dan Kendali Operator Dipertanyakan

Sebarkan artikel ini

Pewarta : Tim

Kab. Sumedang – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital di Kabupaten Sumedang menuai polemik. Hasil pemilihan di Desa Haurkuning, Kecamatan Paseh, dan Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu, kini menjadi sorotan setelah muncul keberatan calon kepala desa hingga gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi penghitungan suara, keamanan aplikasi, serta kewenangan operator dalam mengelola sistem pemilihan digital.

Di Desa Haurkuning, mantan calon kepala desa Mumuh mempersoalkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkades. Keberatan tersebut kini diarahkan ke jalur hukum dengan menyiapkan empat pengacara untuk mengawal perkara.

Sejumlah persoalan yang disoroti di antaranya kesamaan angka perolehan suara pada bilik berbeda, ketidaksesuaian nomor urut calon dalam dasbor pengumuman, hingga mekanisme pengelolaan PIN aplikasi.

Sementara itu, sengketa Pilkades Desa Linggajaya memasuki proses hukum setelah calon kepala desa nomor urut 03, Agus Wawan Dermawan, S.E., melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sumedang, Selasa (17/11/2026).

Dalam gugatannya, pihak Agus meminta pembukaan kotak suara hasil cetakan TPS 04 untuk diperiksa dan dilakukan penghitungan ulang sesuai ketentuan hukum.

Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan perbedaan informasi perolehan suara pada awal penghitungan dengan hasil akhir yang tercantum dalam dokumen rekapitulasi.

Dua persoalan tersebut menjadi ujian bagi penyelenggaraan Pilkades Digital di Sumedang. Sebab, penerapan teknologi dalam proses demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan dan efisiensi, tetapi juga harus menjamin transparansi, akurasi, serta keamanan hasil pemungutan suara.

Kendali Operator dan Keamanan Sistem Dipertanyakan

Di tengah polemik tersebut, sejumlah aspek teknis perlu mendapat penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), panitia Pilkades, maupun pengembang aplikasi.

Di antaranya, siapa yang memiliki kewenangan mengakses dan mengelola data suara? Apakah setiap aktivitas operator tercatat dalam sistem? Bagaimana pembatasan akses untuk mencegah perubahan data? Serta mekanisme apa yang digunakan apabila ditemukan perbedaan antara hasil elektronik dan dokumen cetak?

Audit independen terhadap sistem juga perlu dipertimbangkan, termasuk pemeriksaan hak akses pengguna, rekam jejak aktivitas (log), mekanisme autentikasi, serta pencocokan data elektronik dengan dokumen hasil pemungutan suara.

Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh suara yang masuk benar-benar tercatat dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu ditegaskan, keberatan maupun gugatan yang diajukan para pihak belum membuktikan adanya manipulasi atau kecurangan dalam Pilkades Digital. Namun, setiap dugaan ketidaksesuaian harus diperiksa secara objektif dan transparan.

Pemerintah daerah dan penyelenggara tidak cukup hanya menyatakan sistem telah berjalan sesuai prosedur. Penjelasan teknis dan bukti audit diperlukan agar keraguan masyarakat dapat dijawab secara terbuka.

Kini, persoalan Pilkades Haurkuning dan Linggajaya bukan semata-mata tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan juga tentang sejauh mana sistem digital mampu menjamin kemurnian suara masyarakat.

Sebab, teknologi boleh mendigitalisasi proses pemilihan, tetapi transparansi, integritas, dan kepercayaan publik tidak boleh dikorbankan.