Pewarta : Agus Lukman
Koran SINAR PAGI, Kab.Garut,- Menanggapi kekecewaan beberapa elemen dan lembaga masyarakat karena permintaannya beraudensi untuk menyampaikan aspirasi kepada para anggota DPRD Kabupaten Garut periode 2019 – 2024 yang baru dilantik, belum bisa dipenuhi, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Garut, Enan dari Partai Gerindra menyampaikan permohonan maafnya, Selasa (17/09/19).
Menurut Enan, setelah pengucapan sumpah dan janji Anggota DPRD Kabupaten Garut tanggal 13 Agustus 2019 lalu, DPRD Kabupaten Garut masih dipimpin oleh Pimpinan Sementara, dan langkah yang sudah dilaksanakan Pimpinan Sementara adalah melaksanakan rapat – rapat internal DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan tata tertib dan hasil pembahasan sementara masih menggunakan tatib lama, karena tatib tersebut sudah mengacu ke PP No.12 Tahun 2018 dan tidak ada periodesasi, kemudian lanjut Enan, pihaknya memproses penetapan pimpinan definitif.
“Usulan Pimpinan Definitif telah diajukan kepada Gubernur melalui Bupati Garut pada tanggal 11 September 2019 lalu dan saat ini sedang dalam proses di Gubernur,” terangnya.
Karena hal tersebut, ujar Enan lagi, ketika disela -sela menunggu penetapan pimpinan definitif dan AKD ada permohonan audiensi dan penyampaian aspirasi dari beberapa komponen / lembaga masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, dirinya mengaku kesulitan mengkomunikasikannya karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki, sebab belum ditetapkannya pimpinan definitif.
“Bukan bermaksud mengenyampingkan permasahan yang akan disampaikan oleh masyarakat, tetapi agar nanti pembahasannya lebih efektif bila dilaksanakan oleh AKD yang bersangkutan,” katanya.
Sehubungan dengan hal tersebut selaku Pimpinan Sementara, dirinya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar – besarnya apabila dalam mengambil langkah komunikasi kepada stakeholder, DPRD Kabupaten Garut ada hal yang tidak sesuai harapan.
“Segala masukan dan saran perbaikan sangat berharga dan akan kami perhatikan untuk meningkatkan hubungan kerja dan pelayanan yang kami berikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.