Pewarta : Fitri
Kabupaten Garut – Sekitar 17 Bis rombongan Kabupaten Garut akan mengikuti unjuk rasa di Istana Presiden menggugat terkait Perpres nomor 104 yang saat ini sedang ramai di perbincangkan.
Gugatan tersebut yaitu meminta presiden untuk merevisi peraturan tersebut dan seluruh APDESI menolak terkait peraturan presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022.
Ketua APDESI Kabupaten Garut, H. Isep Basir mengatakan perwakilan sekitar 3000 orang per provinsi menggugat tentang Perpres nomor 104 tahun 2021 yang berkaitan dengan masalah BLT DD 40%, pasalnya jika BLT tersebut terus dinaikan hal tersebut bukan mendidik ekonomi namun malah mencederai ekonomi karena terus menerus diberi bantuan pemerintah yang nantinya justru masyarakat tidak mau berusaha.
Dengan ketidak kepastian kepada pemerintah desa akan ada kecemburuan social karena data yang diperoleh bukan dari bawah, melainkan dari atas. “masa yang punya toko dapat BLT, yang nenteng kangkung gak dapet,” tandasnya, Rabu (15/12/2021).
Dirinya menilai, hal tersebut hanya sedikit manfaat karena masyarakat tidak belajar mampu untuk belajar ekonomi di masyarakat. APDESi Kabupaten Garut menjaga kekompakan dan solidaritas untuk membenahi.
Dirinya berharap supaya penerapan anggaran tersebut normal seperti biasa karena anggaran diatur secara Musyawarah Desa (Musdes).
Outfutnya dari kegiatan aksi ini menghasilkan yang terbaik, jika belum ada keputusan pihaknya akan menunggu sampai hari Senin yang akan dating.
