Pewarta: Dwi Arifin
Koran SINAR PAGI (Kota Bandung)-, Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru diprediksi tidak memiliki keberpihakkan kepada sekolah swasta. Justru program tersebut membuat para guru terbaik yang memiliki jabatan di sekolah swasta berpindah ke sekolah negeri.
Ketua Umum Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, Ade Hendriana S.H mengungkapkan dampak dari program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Jabatan Fungsional Guru membuat posisi guru yang ada di sekolah swasta kemungkinan banyak yang migrasi ke sekolah negeri. Hal ini jelas merugikan sekolah swasta, karena mereka rata-rata guru yang terbaik, berpengalaman dan memiliki jabatan di sekolahnya. Namun mereka diarahkan untuk berpindah ke sekolah negeri. Jadi nantinya sekolah swasta harus mencari guru-guru baru yang belum berpengalaman untuk mengantinya, jelasnya saat ditemui di kantornya oleh media cetak dan online (10/1/2022)
Menurutnya ada dampak ketimpangan tentang kebutuhan guru di swasta dan negeri. Bukan hanya sekolah swasta yang merugi atau dirugikan, tapi sekolah negeri juga. Kenapa karena kebutuhan guru misalnya ada empat guru yang dibutuhkan untuk mata pelajaran tertentu yang dari SMA negeri yang diterima cuma satu yang lolos P3K, yang 3 ini mau dikemanakan ?….
Kalau dari data yang masuk dengan adanya program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK banyak guru yang senior dan berpengalaman migrasi ke sekolah negeri. Padahal mereka sangat dibutuhkan di sekolah swasta. Seharusnya guru yang lulus program itu ditempatkan di sekolah swasta. Terus kalau dilihat mereka yang lulus PPPK setelah 5 tahun akan dites ulang atau dievaluasi. Kedepannya belum pasti berlanjut atau tidak?…
Dampak dari program itu ada permintaan dari guru swasta, bahwa namanya jangan dulu di keluarkan dari Dapodik. Sedangkan sekolah harus memasukan data guru baru sebagai penggantinya setiap semester. Karena mereka yang lulus PPPK akan mengajar di tempat lain.
