Pewarta : Tono Efendi
Koran SINAR PAGI, Tasikmalaya,- Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program Padat Karya Tunai (PKT) yang dikucurkan pihak kementerian PUPR) melalu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) kepada masyarakat Petani Pemakai Air (P3A) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja irigasi desa guna kesejahteraan, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, disinilah peran Tim Pedamping Masyarakat (TPM) harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan masyarakat atau petani, Sehingga dianggap mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan, bidang pengelolaan irigasi, pertanian, dan pembangunan pedesaan, serta berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya dilapangan serta dapat meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi karena dikerjakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) setempat yang sumber daya manusianya terbatas.
Keresahan bagi para pengurus P3A tersebut diantaranya, muncul beberapa oknum-oknum yang mengatasnamakan tim pengusung masa lalu yang diduga meminta jatah 35% dari setiap titik proyek, dan hal tersebut terjadi atas dasar komitmen yang dijalin, dan sudah menjadi hal lumrah karena adanya program tersebut. Mungkin menurut mereka (oknum mengaku pengusung program) seolah – olah proyek tersebut berkat perjuangan mereka, padahal sudah jelah jelas ini adalah merupakan program pemerintah.
Dari beberapa sumber dilapangan menyebutkan, jika pengusung program untuk tahun 2021/2022 ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Namun dalam kenyataannya, menurut Tatang Sutarman salah satu tokoh Pemerhati Pembangunan di Tasikmalaya menyebutkan, program P3A khususnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, di sinyalir adanya pihak pihak yg masih mengklaim jika proyek tersebut diklaim oleh oknum masyarakat yang mengaku tim pengusung masa lalu. Sehingga saat pencairan, oknum oknum tadi tidak segan segan meminta jasa pengusungan berkisar 30% hingga 35% kepada kelompok yang mendapatkannya.
“Efektifitas pembangunan saluran air yang di kelola oleh BBWS haruslah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan diantaranya APH Jangan sampai anggaran yang cukup besar itu hanya 50% atau 60% nya yang di terapkan untuk pembangunannya, dan saat ini terlihat dana tersebut ternyata hanya menjadikan rebutan diantara oknum masyarakat dengan kelompok P3A itu sendiri,” ungkap Tatang Toke , sapaan akrabnya Tatang Sutarman kepada Koran Sinar Pagi, Rabu (11/5/2022) sore tadi.
Masih kata Tatang, yang juga Ketua Ormas Garuda Pusaka Nusantara (GAPURA) mengatakan, seandainya saja program P3A ini akan berlanjut maka sistem pendataan dan validasi atau verifikasi haruslah menjadi prioritas yang harus di benahi, karena dalam program P3A tersebut di sinyalir adanya pihak pihak yg masih mengklaim sebagai tim pengusung masa lalu, katanya.
Oleh karena itu, dirinya menghimbau kepada seluruh ketua kelompok P3A penerima manfaat proyek BBWS tersebut untuk tidak melayani oknum-oknum yang meminta jatah.
Bahkan Tatang meminta kepada para pendamping atau TPM maupun pihak yang berkaitan dengan proyek BBWS tersebut supaya terus inten memonitor kegiatan proyek tersebut, karena proyek ataupun pekerjaan dengan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) harus benar benar merata dan menyentuh kesemua lapisan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan tanpa adanya intervensi ataupun komitmen dengan oknum oknum yang tidak bertanggung jawab. Pungkasnya
