Foto : Gedung Kantor Walikota Tasikmalaya
Pewart : Tono Efendi
Koran SINAR PAGI, Kota Tasikmalaya,- Pemkot Tasik “Utang” Rp.15 M ke RSUD Dr.Soekardjo, Siapa Bertanggungjawab ?Utang Pemerintah Kota Tasikmalaya, ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo, terus membengkak, sampai akhir Juni 2022 mencapai Rp 15 miliar lebih.
Sedangkan utang Pemkab Tasikmalaya, sudah mencapai Rp 4,6 miliar. Sehingga.total utang dua daerah itu ke RSUD Seokardjo, memcapai lebih Rp 20 Milyar.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Dewan Pengawas RSUD dr Soekardjo, DR H.Undnag Sudrajat saat dihubungi melalui What’s App Pribadinya, Minggu (3/7/2022) sore.
“Untuk pembayaran utang tersebut, tidak ada kepastian. Kondisi tersebut menyebabkan operasional RSUD dr Soekardjo kelimpungan, ” ujar Undang Sudrajat.
Utang tersebut, masih kata Dia, diantaranya bekas dana kesejahteraan sosial atau biaya pasien warga Taskmalaya ke RSUD dr Soekardjo, dengan menggunakan keterangan tidak mampu.
Utang sebesar Rp 20 miliar itu, merupakan akumulasi dari tahun 2021 dan tahun ini sampai Juni 2022. Pada tahun 2021, utang Pemkot Tasikmalaya sebesar Rp 8,4 miliar, seangkan Pemkab Tasikmalaya tahun lalu sebesar Rp 2,4 miliar.
Hal yang mencemaskan, pada tahun 2022, Pemkot Tasikmalaya tidak menganggarkan biaya tersebut.
Menurut Undang, warga berobat menggunakan keterangan tidak mampu sampai sekarang terus berjalan.
Ada dua hal yang mesti mendapat perhatian, baik dari eksekutif maupun legislatif. Pertama, berapa batasan anggaran untuk dana kesejahteraan sosial ini. Karena sampai sekarang tidak ada batasan, hal ini akan membuat beban rumah sakit berat.
“Seharusnya dewan dan eksekutif, membahas berapa batasan anggaran disepakati. Apakah sampai Rp 15 miliar atau berapa ? Sehingga, ada kepastian. Saya kira tidak bisa anggaran satu kegiatan tanpa batasan,” katanya.
Kedua, ada kepastian pembayaran utang tersebut. Karena kalau tidak RSUD bisa bangkrut. Sebab, beban biaya akan semakin besar, tapi pemasukan minim, tambahnya.
Dalam hal ini, Dewan pengawas RSUD Dr Soekardjo sudah melaporkan hal ini ke Pemkot Tasikmalaya. Harapannya, biar selamatkan dulu rumah sakit umum.
“Saat ini operasional RSUD sudah kelimpungan. Banyak rencana perbaikan tak bisa dilakukan karena tidak ada anggaran. Banyak alkes maupun sarana pendukung harus diganti, ternyata tidak dilakukan, karena uang tak ada, ” ucapnya.
Hal ini mohon sekiranya, menjadi perhatian dari pemangku kebijakan di Pemkot Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya.
“Mohon jangan biarkan rumah sakit daerah ini ambruk,” harap Undang.