Pewarta : Roy P
Kota Ambon – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerjanya, yaitu PT Pertamina, untuk membahas sekaligus mencari solusi tentang kelangkaan BBM jenis Minyak Tanah, bertempat di Ruang Komisi II, DPRD Propinsi Maluku.
Wilson Edy Wijaya, Sales Manager Area Pertamina, memyampaikan ucapan terima kasih kepada Komisi II DPRD Maluku atas masukan ataupun atas saran – saran yang diberikan, dalam rapat tersebut, sehingga memberikan hal yang baik juga untuk nanti masyarakat.
“Perlu kami sampaikan, setiap tahun ada peningkatan kecuali di Tahun 2020, Konsumsinya memang turun karena ada Pandemi Covid-19,” ucapnya.
Namun demikian, lanjut dia, pihak PT Pertamina sudah melakukan daya upaya untuk memenuhi kebutuhan, khusunya kebutuhan masulyarakat akan Mitan.
“Kami tegaskan kepada masyarakat untuk tidak panik dan tidak termakan oleh berita – berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbuh Wilson.
Sesuai Surat Edaran dari Sekertaris Kota Ambon, masyarakat diminta untuk tidak membeli BBM secara berlebihan, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya.
“Cukup beli 5 sampai 10 liter per kepala keluarga, sehingga semua masyarakat bisa kebagian, agar tidak menimbulkan hal – hal yang tidak diinginkan, dan kami pihak Pertamina akan segera melakukan pemulihan, sehingga masyarakat juga tenang,” ujarnya, seraya meminta bantuan awak media untuk tidak menyampaikan berita hoax kepada masyarakat.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra, Jhon Lewerrisa mengatakan, pihak DPRD Provinsi Maluku sebagai fungsi pengawasan akan memantau kondisi di 1.600 pangkalan Mitan yang ada sampai di tingkat bawah, dan segera membentuk Satgas.
“Tadi Pertamina menyatakan Troping kepada ijin dan papan sudah melebihi, tapi apa yang disampaikan faktanya kurang,” pungkas Lewerrisa.
