Pewarta – Roy P
Kota Ambon – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat bersama mitra kerjanya diantaranya Kepala Dinas Sosial dan Koordinator PKH serta Kepala Kantor Pos Maluku, dalam rangka membicarakan evaluasi pembagian BLT paska kenaikan harga BBM, khususnya di Kota Ambon, Selasa (04/10/2022), diruang Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.
Samson Atapary, Ketua Komisi IV mengatakan, BLT ini adalah hak masyarakat, sesuai data yang ada, walaupun nilainya hanya Rp.300 ribu per orang, namun bagi mereka ini sangat berarti, disayangkan dilapangan masih ada yang belum menerima, ucapnya.
Dikatakan, pertemuan tersebut untuk memastikan bahwa BLT sudah tersalurkan dengan baik, kalau memang ada kekeliruan, ujarnya, ia meminta untuk segera diperbaiki, termasuk dengan PKH.
PKH ini lanjutnya, sampai sekarang imbara – imbara dukungan bank pemerintah yang dibayar oleh kantor cabang BNI, BRI, dan Mandiri, rata – rata hanya di ibukota kabupaten, sehingga yang menerima itu harus datang dan itu butuh ongkos yang cukup besar.
“Dari sini kita coba evaluasi, sebenarnya, metode yang dilakukan oleh Kantor Pos sudah cukup baik,” katanya.
Dikatakan, pihaknya akan meminta ke Kemensos agar pembagian bantuan sosial terpusat lewat Kantor Pos, “Kita ingin coba memastikan jangan – jangan ini undangan tidak sampai, dan penerima tidak tahu, sehinhga sampai dengan batas pembayaran mereka tidak datang ke Kantor Pos,” imbunnya.
Dia berharap BLT sampai ke keluarga penerima manfaat dengan baik dan tepat sasaran, tutupnya.