Pewarta: Dwi Arifin
Koran Sinar Pagi (Bandung)-, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi Masjid Al Jabbar yang telah diresmikan pada 30 Desember 2022 lalu.
Keluhan masyarakat ini mulai dari banyaknya sampah, terjadinya kemacetan panjang, hingga pengelolaan dan pemeliharaan masjid yang masih menjadi PR bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dihubungi melalui telepon selulernya, pria yang akrab disapa Gus Ahad ini lebih dulu menyebutkan bahwa Masjid Al Jabbar adalah kebanggaan dan prestasi yang patut disyukuri bersama.
“Pembangunan Masjid Al Jabbar ini dimulai sejak masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan dan diresmikan pada masa Gubernur Ridwan Kamil,” kata Gus Ahad, Selasa (10/1/2023).
Ini, sambungnya, menggambarkan estafet kepemimpinan yang baik dan persatuan di Jawa Barat. Juga, menegaskan niatan baik pembangunan rumah ibadah dan ini patut diapresiasi.
Pihaknya mencatat pembebasan tanah untuk pembangunan masjid ini mencapai Rp.745.622.273.298. Sementara pembangunan fisik dan kontennya menghabiskan dana Rp1.060.135.016.379. Sehingga total anggarannya mencapai Rp1.805.757.289.677.
“Setelah diresmikan dan banyak didatangi masyarakat, ternyata masih banyak PR bagi Pemprov Jabar terutama terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan Masjid Al Jabbar ini,” ujar Politisi PKS ini.
Perlu diingat, kata Gus Ahad, masjid ini dibangun bukan hanya sekadar untuk diresmikan, tapi juga digunakan sebagai rumah ibadah. Karenanya, mulai dari urusan sampah, kemacetan, dan PR lainnya harus segera diatasi.
Pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) pun, kata Gus Ahad, baru ada ketua dan ketua hariannya. Ini perlu kelanjutan perjuangannya, sehingga masjid ini bisa menjadi kebanggaan dan teladan bagi semua.
“Terkait pengelolaan dan pemeliharaan masjid ini sejatinya menjadi tugas DKM. Adapun tugas kami di DPRD di antaranya membahas pra-anggaran, mengoreksi, dan sekarang, justru kami bertanya apakah sudah ada alokasi anggaran 2023 untuk masjid ini,” ucapnya.
Gus Ahad mengkritisi penanganan dan pemeliharaan masjid yang seharusnya dilakukan secara kolaboratif, malah dilakukan penunjukan. Bahwa semua perwakilan antardinas atau SKPD untuk datang dan piket. Solusi seperti ini, sambungnya, tak akan bertahan lama.
“Urusan sampah jika penanganannya hanya mengandalkan pengiriman truk sampah dan mengerahkan relawan, bukan unsur organik, maka satu dua kali masih bisa dibiayai dari dana-dana pribadi. Tapi jangka panjangnya bagaimana,” kata Gus Ahad.
Kemudian, dirinya juga mendengar jika biaya listrik mencapai Rp. 450 juta per bulan. Bagaimana bisa hal ini mengandalkan infak masjid untuk mengatasinya. Sehingga, kata dia, memang harus dibuat anggarannya.
“Pak Gubernur sebagai Ketua DKM harus menyiapkan “Dream Team” yang bisa mengelola masjid ini. Terlebih, dengan pengalaman mengelola Pusdai, Masjid At-Taawun, dan yang lainnya yang sudah lebih dulu dimiliki Jabar,” kata Legislator dari Dapil Purwakarta – Karawang ini.
Terkait akses, lanjutnya, perlu dipertimbangkan bisa tidaknya pintu tol KM 149 dibuka. Ketika pintu tol ini dibuka maka akses bisa dari berbagai arah jalan tol. Mulai dari Pasteur, Pasir Koja, Kopo, Buahbatu, Soreang, hingga Cileunyi bisa masuk ke situ.
“Jalan tol ini kewenangannya ada di pemerintah pusat. Tinggal dibicarakan. Pak Gubernur sebagai Ketua DKM bisa berkomunikasi terkait hal ini,” ujar pria berkacamata yang dikenal tegas tapi murah senyum ini.
Teranyar, Gus Ahad mendapatkan info bahwa Gubernur Ridwan Kamil sedang merencanakan pembuatan jalan baru dari Soekarno Hatta ke samping Markas Polda Jabar. “Kalau ini benar adanya dan bisa terealisasi, kami sangat mendukung terobosan ini,” ucapnya.
Patut disyukuri pula, kata Gus Ahad, bahwa Gubernur merupakan Ketua DKM Al Jabbar yang artinya punya kewenangan untuk membuat Pergub, Kepgub, atau tim untuk membuat alokasi anggaran.
“Atau bisa juga Pak Gubernur memerintahkan BUMD untuk menyediakan anggaran sehingga semuanya jelas. Jadi jelas bolanya ada di tangan Pak Gubernur,” ucap Gus Ahad.
Lebih lanjut, Gus Ahad mengingatkan tentang komposisi pengurus DKM yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai pengurus DKM ini, karena kurang luas dipandang, malah menimbulkan kecemburuan.
Harus diingat, kata dia, umat Islam di Jawa Barat ini beragam. Mohon saat pembentukan DKM lebih diperhatikan lagi tentang hal ini. Sebagai warga Jawa Barat, pihaknya pun mendambakan Al Jabbar menjadi teladan dan percontohan bagi masjid-masjid lainnya di Indonesia.
“Dalam pengelolaan masjid ini bisa belajar dari keberadaan masjid-masjid besar lainnya yang dibiayai oleh negara sepenuhnya. Bahkan, masjid-masjid besar yang ada di seluruh dunia bisa menjadi gambaran,” katanya.
http://www.koransinarpagijuara.com/2023/01/09/sma-terbuka-sma-nasional-bandung-sekolahkan-pekerja-atlit-santri-narapidana-anak/
