Oleh Santy Mey (Ibu Rumah Tangga)
Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna, Menghadiri acara Seremonial Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemkab Bandung dengan Rumah Sakit Oetomo Hospital, Dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Bandung mencapai 3,72 juta jiwa, dengan perbandingan berapa layaknya ketersediaan tempat rawat inap, yaitu seharusnya sekitar 3.700 tempat rawat inap.
“Tetapi sampai saat ini baik dari pemerintah maupun swasta, rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung ada 15 rumah sakit. Baru bisa menampung sekitar 2.000 tempat rawat inap. Bahwa kita masih kekurangan 1.700 tempat rawat inap,” tuturnya.
Meski demikian, Harapan Bupati Bandung semoga Rumah Sakit Oetomo Hospital sebagai solusi untuk terus bisa melayani masyarakat Kabupaten Bandung, Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan cukup membawa kartu BPJS.
Namun, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bahwa pelayanan BPJS tidak sesuai harapan masyarakat, menurut mereka berobat dengan menggunakan kartu BPJS tidak selancar dan semudah berobat secara umum, bahkan biasanya berobat secara umum selalu di prioritaskan. Kendati demikian keberadaan Oetomo Hospital belum mampu memenuhi kebutuhan kesehatan bagi masyarakat kecil jika masih harus menggunakan kartu BPJS.
Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang enggan melanjutkan iuran BPJS tersebut, di karenakan disamping kualitas pelayanan kesehatan yang kurang, juga karena sudah tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan per bulannya. maka dengan adanya program BPJS pun tidak serta merta dapat menolong masyarakat dalam masalah kesehatan.
Padahal sejatinya, kesehatan adalah
hajat hidup orang banyak, maka ketika masyarakat mau berobat tidak perlu lagi menggunakan jasa asuransi ataupun BPJS.
Karena dengan penggunaan BPJS hanya akan membebani masyarakat kecil saja. Maka inilah bukti bahwa semakin lepas tanggung jawab pemerintah dalam periayahan masyarakat.
Berdasarkan hal diatas,
dalam mengatasi pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang di anggap tidak efektif jika dengan membangun RS baru, karena tentunya akan memakan biaya yang banyak. Padahal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah RUMKIT dengan fasilitas yang memadai, pelayanan yang memuaskan serta tenaga medis yang profesional dan tentunya pembiayaan ditanggung oleh Negara. Namun pada faktanya, penguasa di sistem kapitalis ini, mereka hanya regulator bagi para korporator. Sementara rakyat hanya sekedar objek untuk meraih keuntungan.
Sementara, ketika negeri ini berada di bawah aturan sistem Islam, periayahan masyarakat akan merata di segala bidang termasuk bidang kesehatan, karena kewajiban Negara lah dalam memperhatikan kesehatan seluruh warganya, tanpa ada pengecualian baik kaya maupun miskin.
Negara wajib menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan kualitas dan kuantitas yang baik, mengeluarkan dana untuk mencukupi kebutuhan dalam pelayanannya, menyediakan SDM kesehatan yang berkualitas, lembaga riset, dan menyediakan industri alat kedokteran serta farmasi. Maka dengan ini, orang akan mudah dalam mengakses pelayanan gratis dan berkualitas.
Sebagaimana di masa kepemimpinan Rasulullah, beliau sangat bertanggung jawab dalam memperhatikan kesehatan rakyat dengan tidak mementingkan diri sendiri tetapi lebih mengutamakan kepentingan umatnya.
Wallahu’alam bishawab.