Pewarta : Frans Ganyang
Koran SINAR PAGI, Kab.Bogor,- Anggaran pemeliharaan jalan di tubuh DPUPR Kabupaten Bogor disinyalir jadi lahan basah sejumlah pejabat, bagai mana tidak; berdasarkan laporan dari beberapa pengusaha lokal kebanyakan terkait paket pengadaan matrial seputar pemeliharaan jalan di dominasi oleh para rekanan yang notabene memiliki kedekatan khusus dengan para pejabat setempat terutama bagi mereka pengusaha yang berkantong tebal selalu saja mendapat perlakuan khusus di karnakan kebanyakan mereka pada ” IJON ” setor di muka sesuai titik yang telah di plot dengan nilai sesuai kesepakatan.
Makanya jangan heran tutur narasumber kami, apa bila terkadang ada oknum pengusaha bisa mendapatkan beberapa titik sekaligus dengan cara di ” RAFEL ” dikarenakan sudah pada inden demi mengamankan titik sasaran tertentu sesuai dengan request sesuai doktrinan pejabat terkait, biasanya sudah barang tentu melibatkan pejabat setingkat Kepala Bidang (Kabid) dan Kasie pada Sub.Bidang Pengadan Bahan Material ” PAKET PL ” guna menambal jalan – jalan yang berlubang di Bumi Tegar Beriman.
Selain maraknya sistem ijon alias setor di muka pada kegiatan tersebut, juga di sinyalir sarat nuansa politis konon katanya. Makanya, kebanyakan di lapangan pelaksanaanya tidak maksimal dan terkesan terlalu di paksakan sehingga jauh dari azas manfaat dalam jangka panjang. Dugaan buruknya kualitas material yang di gunakan menjadi pemicu, serta pihak upt pemeliharaan jalan dan jembatan pun di sinyalir ikut terlibat skandal di karnakan selaku pelaksana di lapangan ikut bermain volume. besaran anggaran per titik nyatanya tidak sesuai dengan volume di lapangan sangat rentan terjadi, bahkan terkadang baru seumur jagung bekas sentuhan pekerjaan di lapangan kembali menganga hingga selain berdampak buruk juga mengancam keselamatan bagi pengguna jalan dampak dari buruknya kwalitas bahan material yang di gunakan.
Seperti di ketahui, dalam peraktek dan pelaksanaanya para pengusaha ataupun rekanan kebanyakan hanya menjul stempel belaka. bahkan tempat pembelanjaan bahan material pun sudah di doktrin dan di arahkan oleh para pejabat yang berkompeten ” BY DESIGN ” sedangkan tehnis kegiatan sendiri ada pada masing – masing UPT Wilayah sebagai pelaksana di lapangan demi memuluskan kepentingan terselubung bagi korporasi dan para kroni seolah – olah modus overandi mereka terkesan tersamarkan.
Seperti di ketahui, di mana sebelumnya dari sepuluh upt wilayah jalan dan jembatan yang ada di kabupaten bogor di sinyalir pernah di periksa oleh oknum APH terkait seputar realisasi anggaran kegiatan pemeliharaan jalan yang terindikasi bermasalah. faktanya; ada dugaan para kepala upt kala itu main mata dengan oknum APH guna meredam temuan kasus pada mata anggaran tersebut sehingga kasusnya terkesan jalan di tempat tanpa ada tindak lanjut. Dugaan dari sepuluh upt sudah melakukan MENSREA dengan mempengaruhi APH dengan cara melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara bersama – sama seluruh Kepala UPT demi safety dan back up kasus.