Oleh : Yuni Irawati ( Ibu Rumah Tangga)
Baru- baru ini di Soreang, Kabupaten Bandung (ANTARA) Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), mengungkapkan hingga saat ini, telah membentuk 38 desa wisata yang digali potensi keunggulan alamnya, untuk menarik wisatawan dari berbagai daerah.
Seperti yang kita ketahui pembangunan pariwisata dikenal sebagai pundi-pundi rupiah yang menghasilkan banyak keuntungan bagi pelakunya. Para investor yang mempunyai modal banyak pasti mendapatkan penghasilan yang tidak sedikit. Bahkan ketika pariwisata tersebut berdatangan para wisatawan, semua yang di jual di area tersebut akan bernilai keuntungan, tentunya akan menguntungkan kantong segelintir orang yang mengelola pariwisata itu.
Harusnya pemerintah itu tidak hanya memikirkan pariwisata hanya untuk segelintir orang, tapi juga harus melayani dan memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Karena di kapitalisme pariwisata itu adalah kegiatan utk menanamkan modal oleh sebagian sekelompok orang. Dan yg harus kita kthui dibalik itu smua yang berkuasa itu adalah orang-orang oligarki. Mereka yg di untungkan dan rakyat mgkn TDK mndptkn kesejahteraan. Jadi pariwisata ini adalah lahan bisnis bagi mereka.
Disini bisa dilihat jelas watak kapitalis sudah terlihat. Dimana bisa kita pahami arahnya mau dibawa kemana. Ketika contohnya bahan- bahan pokok malah semakin naik harganya, kemiskinan semakin banyak, tapi pemerintah malah mau membangun proyek pariwisata guna menumbuhkan perekonomian. Berarti pemerintah menganggap remeh nasib rakyat yang semakin terpuruk dan hanya memikirkan orang-orang korporasi saja. Inilah kejamnya rezim yang hanya memikirkan kebahagiaan dan kesejahtetaan investor.
Harusnya kalau menurut pandangan islam dapat disimpulkan hanya menginginkan pembangunan manusia yang menyeluruh dan seimbang. Pembangunan dalam konteks pariwisata di Islam tentunya dilandaskan kepada Al-Quran dan Hadist. Artinya segala bentuk kebijakan yang dibuat dalam masalah pembangunan untuk meningkatkan ekonomi tidak bisa bertentangan dengan dua hal tersebut. Disini butuh peran aktif pemerintah untuk menjalankan perekonomi ini secara nyata dan benar. Pembangunan pariwisata juga harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya-upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun disini pelaku pembangunan adalah manusia sebagai mahluk Alloh SWT. Dimana manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat. Di sinilah letak fungsi dan peran negara, di mana pemerintah harusnya sebagai “manajer dan pelayan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi pariwisata dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal. Makanya butuh khalifah yang bisa memimpin umatnya menjadi sejahtera dengan benar.
Wallahu’alam bishawab.
