Pewarta: Frans Ganyang
Koran SINAR PAGI, Kab.Bogor,– Dugaan adanya sekandal gelap di tubuh DPUPR Kabupaten Bogor yang melibatkan seluruh jajaran upt wilayah kian berbuntut panjang, bagai mana tidak,” berdasarkan laporan dari narasumber kami www.sigiku.com di sinyalir ratusan juta dana terbuang percuma kala itu hasil dari koletifan para kepala upt guna meredam kasus seputar pengelolaan anggaran pemeliharaan jalan dan main mata dengan oknum APH.
Kuat dugaan hal ini rentan terjadi lantaran dalam pengelolaan angggaran di maksud tidak selain transparan juga pelaksanaanya di lapangan terkesan terlalu di paksakan. Bagaimana tidak, bagi pihak rekanan pengusaha hanya menjual nama bendera semata sedangkan untuk teknis sendiri memang sudah di doktrin sedemikian rupa dari dalam “By Design” Termasuk tempat bon material sudah di tunjuk oleh mereka sedangkan untuk pelaksana ada pada masing – masing UPT Wil.
Makanya jagan heran, kebanyakan giat pada sub bidang di maksud di dominasi bagi mereka golongan pengusaha yang berkantung tebal supaya bisa IJON (setor dimuka) serta memiliki kedekatan khusus dengan para pejabat yang berkompeten, mulai dari sekelas kasie dan kabid bahkan hingga dengan kroni – kroni kekuasaan yang sudah di pasang di segala lini. Biasanya sekelas kepala bidang ruang lingkupnya adalah dinas dan ulp, begitu pula sebaliknya seolah – olah ada request sang tangan dewa yang memang piawai memainkan peranya di balik layar bak dalang dalam adegan pewayangan sebagi dukungan.
Aneh memang, salah satu contoh bagi rekanan pengusaha yang akan mengajukan permohonan harus melewati salah satu staf yang bernama INDRA DODO padahal dia hanya merupakan staf biasa, akan tetapi kewenangan dan sepak terjangnya sudah tidak di ragukan lagi. Bak mesin penditeksi, konon katanya memang sengaja di pasang sebagi filter sekaligus sebagai safety agar mereka lebih leluasa bermain bak pemegang stabilo.
Di sinyalir, jabatan mulai dari sekelas kasie dan kabid pada bidang yang ada di tubuh DPUPR Kabupaten Bogor selain sarat dengan nuansa politis dalam penempatanya juga sangat identik dengan kroni kekuasaan tutur narasumber kami yang meminta jati dirinya dirahasiakan.
Selain terindikasi di karnakan ikut di aminin oleh para pejabat dpupr, diduga kuat leluasanya mereka bermain di lingkup dpupr di dukung oleh kedekatan khusus terhadap oknum penegak hukum tertentu (APH) yang di sinyalir ikut cawe – cawe, belum hilang dari ingatan kita atas di tetapkanya eks bupati bogor sebagi tersangka di mana dalam persidangan tersebut kala itu jaksa kpk dengan lantang dan sesumbar apa bila mereka mau bisa habis pejabat Kabupaten Bogor akan tetapi hingga saat ini hal tersebut tidak pernah terjadi. Ada apa, masih dengan nara sumber kami yang sama menambahkan ada dugaan peranan okum BO sebagi mediator demi mengamankan singgasana tegasnya. Hingga berita ini kami publis satupun dari pejabat terkait terkesan slow respon.