Oleh : Aan Amanahtia (Ibu Rumah Tangga)
Sungguh miris dan ironis, maksud hati mencegah kemacetan, apa daya malah menjadi malapetaka, setelah diresmikan, tol layang jakarta-cikampek mengalami banyak insiden. Mulai dari kemacetan panjang, kecelakaan beruntun, ban pecah, hingga pengendara mengalami pusing tersebab jalan naik turun saat melintasi tol.
Menilai tol layang japek gagal mengatasi kemacetan saat liburan panjang akhir pekan. Tol japek ini memang menjadi salah satu proyek yang paling di sorot. Sebab pembangunan tol ini memakan waktu lama lantaran pembangunannya molor.
Satu hal yang menjadi tantangan dalam pembangunan tol ini adalah proyek ini berada di tol existing dan setiap hari digunakan. Bukan hanya itu, tol ini juga bersinggungan dengan beberapa proyek lain seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan light rail transit (LRT) Jabodetabek.
Dengan demikian sejatinya infrastruktur yang dibangun tak banyak berdampak positif bagi masyarakat. Jika melewati tol-tol baru, tidak heran kita melihat tol-tol yang terus dibanggakan sepi peminat.
Kendaraan semacam truk pengangkut barang malah enggan lewat. Hanya mobil pribadi yang terlihat melintas. Jadi, untuk siapa sesungguhnya infrastruktur jalan dibangun? penikmatnya bukanlah rakyat, hanya segelintir elite.
Kalaulah infrastruktur dibangun demi kepentingan rakyat, rakyat yang mana?
Rakyat hampir tak bisa merasakan dampak pembangunan infrastruktur. Meski mereka mendapat kompensasi dari pembebasan lahan itu, kehidupan mereka masih jauh dari kota sejahtera.
Sejatinya infrastruktur yang dibangun di atas dasar peradaban kapitalisme-neolib tidak akan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka menciptakan berbagai peluang bagi asing menguasainya.
Oleh karena itu, pembiayaan infrastruktur melalui investasi tentu juga berdampak pada keleluasaan swasta memiliki aset strategis negara. Sadar atau tidak, negeri ini sedang berjalan menuju kehancurannya. Infrastruktur bolehlah maju, tapi tak dimiliki sepenuhnya oleh rakyat dan negara. Tarif tol mahal dan penjualan beberapa ruas tol kepada asing menjadi contoh konkret nya.
Dengan demikian, INFRASTRUKTUR disetiap negara memang sangat diperlukan untuk memudahkan aktivitas manusia. Tak terkecuali dalam negara yang menerapkan peradaban islam.
Hal terkait erat dengan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, serta distribusi jasa di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu, negara juga akan memastikan berjalannya ekonomi yang benar.
Adapun jika proyek infrastruktur tersebut tidak vital, maka negara tidak perlu menarik pajak dari masyarakat. Negara juga tidak boleh mengambil fasilitas kredit, termasuk berutang kepada negara atau perusahaan asing untuk membiayai proyek ini.
Negara tidak akan mengambil utang luar negeri untuk membiayai proyek infrastrukturnya. Mengambil utang dan investasi ke asing hanya akan membukakan pintu penjajahan dan kran liberalisasi yang semakin bebas. Dan inilah sesungguhnya perangkap kapitalis menjerat negeri-negeri muslim untuk terus bergantung kepada mereka.
Wallahu a’lam bishawaab
