Oleh : Rindi Sartika (Ibu Rumah Tangga)
Pesta Demokrasi akan segera digelar. Menjelang pemilu yang akan terjadi di bulan Februari tahun ini tentu akan menjadi momentum besar bagi para Capres dan cawapres, juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya pergelaran besar ini tidak bisa lepas dari yang namanya Money Politic. Dan hal ini tentu harus benar-benar diwaspadai.
Seperti yang disampaikan BAWASLU Kabupaten Bandung, Kaphiana yang menemukan adanya indikasi money politic yang ditemui dari laporan maupun temuan. Di beberapa wilayah dugaan itu ada, cuma dalam proses penelusuran, terhambat barang bukti dan kesaksian warga, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.
Dikatakan Kahpiana , kategori yang masuk dalam money politic adalah pemberian sembako dan jenis barang lainnya.
Strategi Money Politic dengan memberikan bantuan berupa uang atau sembako adalah salah satu bentuk pencitraan yang dilakukan oleh para kandidat untuk menjadi no 1. Karena tanpa pencitraan tersebut, rasanya para kandidat sulit untuk menjadi no 1 di hati masyarakat ketika masa pencoblosan nanti. Demi mendulang suara, maka tentu para kandidat membutuhkan dana besar baik itu untuk kebutuhan tim suksesnya ataupun untuk jalan money politic tadi demi mengambil hati dan simpati para pemilihnya. Tentu cara seperti ini terbukti sangat efektif ditengah-tengah sulitnya ekonomi rakyat. Sehingga siapa yang memberi tentu itulah yang akan dipilih oleh rakyat, alhasil peluang untuk menang ditengah persaingan ini begitu sangat besar.
Semakin tampaklah fenomena rusaknya demokrasi saat ini. Dimana pemilihan pemimpin hanya dilihat dari banyaknya suara yang terpilih. Dan semakin diperparah karena yang terpilih adalah mereka yang banyak pemberiannya, bukan memilih pemimpin yang memiliki kemampuan, kualitas, kapabilitas dan kepedulian tinggi bagi rakyatnya. Rakyat tidak pernah menilai apakah nanti setelah terpilih para Capres cawapres tersebut mampu mendengar aspirasi rakyatnya atau tidak, karena setelah mereka menang, tidak sedikit kemudian yang akhirnya mereka lupa akan ragam janji mereka saat melakukan kampanye.
Berbeda dengan tata aturan islam. Ketika mereka memilih pemimpin adalah siapa saja yang memiliki kompetensi tinggi dalam memimpin juga memiliki ketaqwaannya. Dan yang sudah terbukti kiprahnya dalam mengurusi kepentingan umat.
Bahkan dalam sejarahnya, tidak pernah ditemukan praktik money politic seperti halnya yang terjadi di sistem kapitalisme saat ini. Tidak ada bentuk pencitraan apapun selain yang dilihat adalah benar-benar dari sisi kualitas dan taqwa.
Sehingga saat pelaksanaan kebijakan negara tidak berdampak buruk bagi umat. Segala kebijakan baik itu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial akan menjadikan kehidupan masyarakatnya dalam tataran adil, sejahtera juga makmur.
Wallahualam bissawab.