Oleh: Sumiati
Sebentar lagi pembelajaran akhir semester akan berakhir dan penerimaan siswa baru sudah dimulai. Sistem penerimaan siswa baru kini sudah diubah yang awalnya PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sistem zonasi sekarang menjadi SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru). SPMB ini akan dimulai sejak 2025/2026.
Dilansir dari kompas.com, SPMB 2025 akan membawa perubahan besar dalam seleksi masuk sekolah. Sistem ini lebih mengedepankan kepemimpinan dan keterampilan sosial daripada nilai akademik semata. Siswa yang aktif dalam organisasi seperti OSIS dan Pramuka bisa masuk melalui jalur prestasi. Perubahan ini sekaligus merubah paradigma dimana sebelumnya penerimaan siswa baru jalur prestasi itu diraih dengan nilai rapor.
Perubahan sistem ini menimbul pro dan kontra. Ada yang mengapresiasi karena memberikan pengakuan pada kepemimpinan dan keterampilan sosial. Namun, ada juga yang mempertanyakan keadilan dari sistem ini, bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kecurangan.
Namun World Ekonomic Forum (2023) mengatakan bahwa, kepemimpinan dan kemampuan beradaptasi yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini bukan sekedar nilai akademik. Hal ini juga ditegaskan oleh OECD Educational Outlook (2024) bahwa negara dengan sistem pendidikan yang mengedepankan keseimbangan antara akademik dan softskill akan menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan global.
Memang benar kepemimpinan di sekolah akan memiliki dampak positif terhadap keterampilan siswa, namun hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dan tidak meratanya pendidikan.
Perubahan yang hanya sekedar berganti nama tidak ada artinya jika tanpa upaya nyata untuk mewujudkan pemerataan sarana pendidikan. Terlebih dalam sistem kapitalisme kecurangan sudah menjadi hal yang wajar karena tolok ukurnya adalah kemanfaatan bukan halal atau haram. Baik pada PPDB maupun SPMB kecurangan pasti terjadi, karena inilah bukti keburukan sistem kapitalisme.
Selain itu, manipulasi data dengan menumpang nama siswa yang berdomisili di daerah tertentu dikarenakan kesulitan mengakses sekolah pada jalur ini sangat mungkin terjadi. Belum lagi masalah sekolah favorit yang menjadi kesalahan paradigma dalam sistem pendidikan. Semua ini karena dalam sistem kapitalisme sekuler selalu berdasarkan pada materi.
Akhirnya, masyarakat pun menilai pendidikan yang berkualitas hanya ada pada sekolah favorit yang memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap dan prestasi yang baik, namun biayanya cukup mahal.
Stigma tersebut tidak akan mudah diubah hanya dengan perubahan nama karena sudah melekat dalam benak masyarakat. Dalam hal pemerataan pendidikan, negara belum memberikan sarana dan prasarana yang merata. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya sekolah-sekolah dengan bangunan yang rusak, belum lagi sulitnya akses menuju ke sekolah yang ada di wilayah pedesaan.
Selama yang diterapkan sistem pendidikan yang berlandaskan sekularisme, seberapa sering perubahan itu dilakukan tidak akan bisa memberikan solusi yang tuntas.
Berbeda dengan Islam yang memandang bahwa pendidikan merupakan kebutuhan publik dimana negara wajib menyelenggarakannya untuk seluruh rakyat. Negara dalam Islam mampu menyelesaikan persoalan pendidikan seperti dalam penerimaan siswa baru. Pendidikan dalam Islam berdasarkan pada akidah Islam yang akan membentuk karakter generasi muda yang bertakwa.
Negara dalam Islam akan membangun insfratruktur pendidikan di setiap wilayah sehingga masyarakat akan mudah mengaksesnya dan tidak akan terjadi ketimpangan akses lagi. Kualitas pendidikan dalam Islam pun tidak kalah hebatnya, sebagai bukti banyak para ilmuwan hasil dari pendidikan Islam seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al Khwarizmi dalam bidang matematika dan masih banyak lagi yang lainnya.
Negara Islam/khilafah memiliki sumber dana yang besar untuk membiayai sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, buku-buku dan lain sebagainya. Dengan berbagai kemudahan yang disuguhkan oleh negara, maka rakyat tidak akan kesulitan lagi. Wallahu’alam bishshawab