Oleh: Yuni Irawati (Ibu Rumah Tangga)
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan banjir di kawasan Jalan Raya Laswi, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diakibatkan bertemunya tiga tumpuan sungai, di antaranya Sungai Cidawolong, Sungai Cibotor, dan Sungai Cipeujeung. Aliran dari ketiga sungai itu disebut menjadi faktor wilayah Jalan Raya Laswi dan sekitarnya banjir.
Usai melakukan pantauan, menurutnya, salah satu solusi mengatasi banjir Cidawolong yakni melakukan kerja sama Pentahelix.
“Kita akan hitung secara keseluruhan. Kalau ada lahan yang nanti terkena pembebasan lahan untuk penanggulangan banjir mohon ada kesadarannya dari pemilik lahan untuk pelebaran atau normalisasi saluran yang harus segera dilakukan. Karena kalau menunggu lama kapan selesainya,” katanya ditemui di lokasi, Selasa (4/3/2025).
Pasalnya, kata Dadang, banjir di Jalan Raya Laswi atau Cidawolong berada di bawah penanganan PSDA. Selain itu, beberapa lahan gundul di kawasan hulu sungai Citarum akan segera diperbaiki
Selain itu, sepanjang Jalan Raya Laswi, lanjut Dadang, terdapat beberapa jembatan. Pemerintah Kabupaten Bandung (Pemkab), kata dia, berencana akan meningkatkan jembatan tersebut setinggi 1,5 hingga 2 meter.
Pembangunannya ini merupakan tanggung jawab provinsi. Kami mohon kepada Gubernur Jabar Pak Dedi Mulyadi dan kalau bisa kontrol langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan,” kata dia. “Alhamdulillah tadi saya telepon Pak Dedi Mulyadi, dia bilang pembangunan jalan itu akan kembali dilanjutkan. Insya Allah dengan kerja sama yang baik, sinergisitas yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa serta kecamatan ini akan kita selesaikan. Mohon doanya kepada semuanya,” tutur Dadang.
Masalahnya, bencana banjir ini bukan perkara baru. Nyaris setiap musim penghujan bencana banjir pasti jadi langganan. Risiko ekonomi dan sosial yang ditimbulkan pun sudah tidak terhitung lagi. Sementara masyarakat dipaksa menerima keadaan, dengan dalih semua terjadi lantaran faktor alam.
Padahal, penyebab banjir tidak semata faktor alam. Ada banyak hal yang harus dievaluasi dari perilaku manusia, utamanya terkait budaya dan kebijakan struktural dalam pembangunan. Begitupun dengan dampak yang ditimbulkan. Seringkali negara gagap melakukan mitigasi bencana sehingga berbagai dampak tidak terantisipasi sebaik-baiknya.
Para penguasa sejauh ini malah sibuk berpolemik saat bencana sudah terjadi. Alih-alih mencari solusi, masing-masing sibuk mencari kambing hitam, bahkan menjadikannya sebagai bahan untuk saling serang. Wajar jika PR soal banjir tidak pernah kelar. Bahkan eksesnya makin besar dan sulit diselesaikan.
Curah hujan yang tinggi tidak akan jadi masalah jika hutan-hutan tidak ditebangi, tanah resapan tidak dibetoni, daerah aliran sungai tidak mengalami abrasi, dan sistem drainase dibuat terintegrasi. Bukankah Allah Swt. telah menciptakan sistem hidup yang penuh keseimbangan dan harmoni? Kehadiran hujan pun sejatinya mendatangkan rahmat, bukan menjadi laknat.
Meluasnya bencana banjir justru menunjukkan gurita kapitalisme makin mencengkeram. Eksploitasi lahan tambang, alih fungsi lahan, dan deforestasi faktanya memang kian tidak terkendali. Permukaan tanah pun makin turun akibat konsumsi air tanah untuk penunjang fasilitas hunian-hunian elit dan industrialisasi. Begitu pun dengan sungai. Volumenya makin menyempit akibat melimpahnya produksi sampah dan sedimentasi dampak hunian di bantaran kali.
Hal ini niscaya karena negara dan para penguasa merepresentasikan kepentingan para pengusaha. Bagi mereka, keuntungan materi adalah segalanya, maka soal kelestarian alam dan keberlangsungan kehidupan di masa depan, bukan urusan!
Kalaupun mitigasi bencana dilakukan, tampak semuanya sekadar upaya cuci tangan. Artinya, tidak benar-benar berusaha menyentuh akar persoalan. Terlebih soal mitigasi ternyata sangat multisektoral, mulai soal pendidikan, litbang, teknologi, infrastruktur, regulasi atau kebijakan, dan tentunya butuh dana besar. Padahal semuanya masih menjadi problem besar bagi negara yang sudah tenggelam dalam utang. Sementara para kapitalis, pasti punya hitung-hitungan.
Berbeda dengan sistem Islam, dalam sistem Islam pengelolaan lingkungan sangatlah akan diperhatikan dengan berbagai upaya semaksimal mungkin sehingga tidak akan mengakibatkan kerusakan dan bencanapun dapat dicegah.
Adapun upaya yang akan ditempuh oleh sistem Islam adalah sebagai berikut: Pertama, Negara akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air dan membangun saluran baru agar air yang mengalir di daerah tersebut bisa dialihkan atau bisa diserap oleh tanah secara maksimal.
Kedua, Negara menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin dan akan menetapkan sanksi berat bagi yang merusak lingkungan hidup.
Ketiga, ketika terjadi bencana, negara akan menangani korban bencana agar mereka mendapatkan pelayanan yang baik selama berada dalam pengungsian dan memulihkan kondisi psikis mereka agar tidak depresi, stess maupun dampak-dampak psikologis kurang baik lainnya. Dan memberikan bantuan atas setiap kondisi darurat bencana yang menimpa mereka.
Dengan demikian, musibah yang menimpa manusia adalah qada dari Allah Swt., tetapi dibalik qada tersebut ada fenomena alam yang bisa dicerna termasuk ikhtiar atau usaha untuk menghindarinya sebelum terjadi. Sehingga terjadinya bencana dapat dihindari, atau bencana pun tetap terjadi tetapi jumlah korban dapat diminimalisir. Maka, saatnya kembali kepada sistem yang berasal dari Sang Pencipta alam semesta, yaitu Islam. Dengan sistem Islamlah, semua akan berjalan dengan baik.
Wallahu’alam bishowab