Pewarta: Frans Ganyang
Koran SINAR PAGI, Kab. Bogor,- Beberapa tahun terakhir kuat dugaan adanya pengondisian terkait mega proyek ekatalog yang nilai hps kisaran puluhan miliard rupiah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor, bagaimana tidak”, nampaknya dalam pelaksanaanya selain sarat pengkondisian yang terorganisir, terstruktur, sistematis dan masif juga patut diduga kuat melibatkan sang dalang yang terkesan sangat piawai memainkan peranya dibalik layar hingga kini belum tersentuh hukum.
Berdasarkan pantauan www.koransinarpagijuara.com beberapa tahun terakhir, maraknya indikasi kong – kalingkong oleh berbagai pihak yang berkompeten dalam mengatur calon pengantin akhir – akhir ini saeakan tidak terbantahkan. Beberapa oknum pengusaha yang sempat kami minta keterangan dan meminta jati dirinya dirahasiakan sekaligus menjadi narasumber kami mengatakan”, makanya jangan heran apa bila segala bentuk proyek – proyek e-katalog dilingkungan pemkab meskipun masih dalam tahap perencanaan calon pengantin pun sudah diatur sejak awal yang penting “siap eksen” ia tau sama tau lah ketusnya sembari berkelakar.
Adanya hal ini hampir terjadi disegala lini dan mencakup beberapa skpd, salah satunya yang terjadi ditubuh dinas pendidikan beberapa tahun lalu yang sempat menghebohkan publik mengenai mega proyek ekatalog terkait pengadaan meubeler hingga berbuntut panjang, bahkan kasusnya sampai ke kpk kala itu. Akan tetapi aparat penegak hukum setempat faktanya tidak mampu untuk menguak adanya kasus “OVERLAPPING LEGAL CASES” untuk mengungkap siapakah sang dalang? dugaaan skandal kasus yang berisrisan dengan kejadian dimaksud “suap” dengan lilai ratusan juta rupiah yang tergolong sangat fantastis dan telah melibatkan beberapa pejabat dilingkungan dinas pendidikan kabupaten bogor lagi – lagi luput dari perhatian APH dan seolah kebal terhadap hukum.
Selain pada proyek tersebut terdapat beberapa proyek ekatalog yang patut diduga kuat perlu didalami oleh kejaksaan agung meliputi, mega proyek ekatalog disdik terkait pengadaan tv led digital yang terindikasi penerimaan “cashback” hingga 30 % dari nilai pagu / hps, proyek meubeler ekatalog pada dpmd yang dalam pelaksanaanya sarat unsur politis belaka dan terkesan terlalu dipaksakan tanpa melalui proses dan tahapan dengan sebagai mana mestinya. Bagai mana bisa proyek yang nilainya puluhan miliard sejak awal perencanaanya tidak sesuai prosedur dan melalui tahapan yang semestjnya, bahkan penerima manpaat (pihak desa) tidak pernah dilibatkan dan beberapa narasumber kami mulai dari oknum kades, sekdes dan perangkat desa merasa heran dimana sejak awal kami tidak pernah mengajukan baik dalam bentuk proposal atau pembahasan dalam rapat resmi tiba – tiba waktu itu kami disodorkan untuk menandatagani serah terima barang tersebut yang notabene bersumber dari apbd anggaran perubahan serta desas – desus indikasi “sucses pee” kisaran 25 % dari nilai hps kian merebak.
Sementara yang masih hits alias trending topik saat ini pemberitaa dilingkungan pemerintahan kabupaten bogor adalah terkait proyek ditubuh Pengadilan Negeri Cibinong, Selaras dengan apa yang dipublis beberapa pewarta sebelumnya mereka”, mendesak kepada kejaksaan agung untuk memberikan perhatian serius bila perlu mengerahkan team khusus guna menelusuri terhadap seluruh proyek – proyek ekatalog dilingkungan pemerintahan kabupaten bogor yang akhir ini ditengarai sarat KKN yang kuat dugaan melibatkan berbagai pihak sekaligus dalam menjawab keraguan publik terhadap lembaga tersebut dalam penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi supaya tidak tebang pilih dibumi tegar beriman beriman.
Seperti diketahui, dalam waktu dekat kami dari gabungan pewarta dan lsm akan berkabolarasi dengan salah satu pegiat anti korupsi ternama jawa barat akan menguak salah dugaan korupsi terkait kebocoran apbd pada tahun 2016 – 2017 agar menjadi terang.