Pewarta : Arief
Kabupaten Sukabumi – Bupati Sukabumi, H Asep Japar melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Perum Perhutani terkait dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan diwilayah Kab. Sukabumi.
Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan disela – sela Rapat Dinas Bulan Oktober 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (20/10/2025).
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, Sekretaris Daerah, H Ade Suryaman, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Agung Ariwibowo, Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Sukabumi.
Selain itu, dengan Per Perhutani, dikesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Pemkab. Sukabumi dan PT Bima Sakti Multi Sinergi mengenai layanan Payment Gateway Winpay, dan dengan Badan Kerja Sama Gereja Kabupaten Sukabumi terkait fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat beragama Kristen dan Katolik.
Usai penandatanganan kerjasama, acara dilanjutkan dengan ekspose kinerja mulai Dinas Pariwisata, BNNK Sukabumi dan ATR/BPN Kab. Sukabumi, sekaligus penyerahan 10 sertifikat aset tanah milik Pemkab. Sukabumi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi.
Dalam arahannya, Bupati Sukabumi, H Asep Japar menyinggung soal adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun 2026 mendatang. Terkait hal ini, ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan langkah efisiensi dan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kita mengalami penurunan anggaran. Saya minta kepala perangkat daerah melakukan efisiensi, fokus pada kegiatan yang berisiko tinggi dan betul-betul dibutuhkan,” ujar Bupati.
Ia menegaskan, Pemkab Sukabumi kedepan akan fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama jembatan, program rumah tidak layak huni (rutilahu), bidang kesehatan, dan pendidikan.
“Lakukan evaluasi agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Bupati juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tetap konsisten mewujudkan visi dan misi daerah, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
