Pewarta : Lina SC
Kab. Bandung Barat – Terkait issue yang beredar tentang kebijakan rotasi-mutasi serta dugaan penyalahgunaan dana di sejumlah dinas, Sekda KBB, Ade Zakir, menegaskan bahwa hal tersebut merupakan imbas dari miss komunikasi yang terjadi di internal Pemerintah Daerah.
“Kondisi yang ada di Bandung Barat ini terjadi karena kurangnya komunikasi. Oleh karena itu, saya selaku Sekda atas seizin Pak Bupati mengambil inisiatif mengkonsolidasikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menampung permasalahan dan keluhan masyarakat,” ujar Ade Zakir, Minggu (26/10/2025).
Ade menfaku telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan audit dan memberikan klarifikasi terbuka. Ia juga meminta agar Inspektorat menyiapkan hotline pengaduan masyarakat yang aktif setiap saat.
“Kami sudah instruksikan agar Inspektorat membuka kanal pengaduan masyarakat. Semua laporan akan ditindaklanjuti. Pemerintah harus hadir dan melayani masyarakat dengan terbuka,” tegasnya.
Langkah ini, menurut Ade, merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik di Pemkab Bandung Barat.
Ia menyebut Diskominfo telah menyiapkan layanan pengaduan melalui program SP4N-LAPOR!, yang akan terhubung langsung ke perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.
“Semua pengaduan akan kami distribusikan ke perangkat daerah terkait dan diberi tenggat waktu penyelesaian. Keterlambatan akan menjadi bahan evaluasi kinerja pejabat bersangkutan,” kata Ade.
Ia juga menghimbau agar masyarakat tidak khawatir ataupun berspekulasi terhadap informasi yang beredar di media sosial.
“Silakan masyarakat bertanya langsung, jangan dengar isu atau hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Pemerintahan ini ada untuk melayani masyarakat,”
pungkasnya.
Pernyataan terbuka Sekda Bandung Barat ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab KBB sedang berupaya memperkuat komunikasi publik dan membuka ruang transparansi seluas-luasnya—sebuah langkah yang diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan di Bandung Barat.
