Pewarta : Arief
Kabupaten Sukabumi – Dalam Rapat Dinas yang dipimpin Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, Pemkab Sukabumi menandatangani kesepakatan bersama dengan Universitas Mitra Bangsa terkait penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, Senin (19/01/2026), dikesempatan yang sama kerja sama juga dilakukan dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi dalam upaya penanggulangan bencana.
Selain itu, sejumlah Penghargaan Kepatuhan Kinerja Tahun 2025 kepada OPD Pemkab. Sukabumi antara lain BPKAD, DPPKB, dan Inspektorat. Sementara di tingkat kecamatan, penghargaan diterima Kecamatan Palabuhanratu, Parakansalak, dan Sagaranten.
Pemkab Sukabumi juga menyerahkan piagam penghargaan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI kepada BUM Desa Bersama Nagrak yang meraih juara II Lomba BUM Desa Bersama Inspiratif 2025 dalam ajang Festival Bangun Desa Bangun Indonesia.
Selain itu, Pemkab menerima piagam Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI atas kontribusi dalam swasembada pangan berkelanjutan, dengan capaian peringkat kedua peningkatan produksi beras nasional 2025.
Dalam arahannya, Bupati H Asep Japar menegaskan penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta camat turun ke lapangan saat bencana terjadi, sebelum instansi teknis hadir, serta aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Di tengah kondisi anggaran yang menurun, Bupati meminta seluruh jajaran tetap menjaga semangat dan memaksimalkan pelayanan publik. Menurutnya, tiga program prioritas Pemkab Sukabumi tahun 2026, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, harus terus direalisasikan.
“Kita harus lebih semangat, terutama dalam penanganan bencana, dengan koordinasi yang solid antarperangkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor.
“Saya meminta informasi pemerintah tersampaikan secara transparan dari tingkat bawah hingga atas,” pintanya.
Wabup menegaskan, persoalan krusial harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Wabup menambahkan, pelayanan publik di sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus ditangani secara serius, termasuk respons cepat dan jelas dalam penanganan bencana.