Pewarta : Anis
Kota Depok – Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di kediaman Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, di kawasan Kalimulya, Kota Depok, Sabtu (7/03/2024). Dalam momentum bulan suci Ramadan, politisi yang akrab disapa Bang Has itu menggelar kegiatan buka puasa bersama relawan, tokoh masyarakat, serta kader partai.
Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Setiap harinya sekitar 100 orang diundang secara bergiliran untuk menghadiri acara yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang komunikasi antara wakil rakyat dengan para relawan di tingkat akar rumput.
Relawan yang hadir berasal dari seluruh wilayah Kota Depok, mencakup 63 kelurahan di 11 kecamatan. Bang Has sengaja membagi undangan secara bertahap agar seluruh relawan memiliki kesempatan untuk hadir dan bertemu langsung.
“Ini bagian dari silaturahmi Ramadan. Kami mengundang relawan secara bertahap agar semua bisa hadir. Mereka berasal dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Depok,” kata Hasbullah kepada awak media.
Menurutnya, kegiatan buka puasa bersama tidak sekadar menjadi agenda kebersamaan di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi sarana menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Bang Has turut menjelaskan sejumlah program bantuan pemerintah yang kini menggunakan sistem data desil sebagai dasar penentuan penerima manfaat.
Ia mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status data mereka di kelurahan masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait bantuan sosial.
“Saat ini hampir semua bantuan pemerintah menggunakan data desil. Karena itu masyarakat perlu mengecek datanya di kelurahan masing-masing agar tahu berada di desil berapa,” jelasnya
Bang Has mencontohkan salah satu program yang sempat menjadi perhatian masyarakat, yakni layanan Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, sebelumnya layanan kesehatan tersebut dapat diakses lebih luas oleh warga ber-KTP Depok, bahkan hingga kategori desil 10, namun seiring keterbatasan anggaran daerah, cakupan penerima manfaat kini dibatasi hanya untuk masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 5.
“Dulu cakupannya bisa sampai desil 10, apalagi bagi warga ber-KTP Depok. Itu karena pembiayaannya ditanggung bersama, yaitu 60 persen oleh Pemerintah Kota Depok dan 40 persen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya bantuan provinsi untuk program kesehatan di Depok mencapai sekitar Rp. 40 miliar, sementara kontribusi pemerintah kota sekitar Rp. 60 miliar. Namun saat ini alokasi dari provinsi diperkirakan hanya sekitar Rp. 5 miliar sehingga jumlah penerima manfaat harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.
Meski demikian, Bang Has berharap kondisi ekonomi nasional dapat segera membaik sehingga anggaran pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, dapat kembali diperluas.
“Saya meyakini bahwa Ramadan adalah momentum mempererat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan dan menjadi semangat untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat,” pungkas Bang Has.