Pewarta : Arief
Kabupaten Sukabumi — DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna pada Selasa (31/3/2026) dengan agenda strategis, mulai dari laporan reses hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar memaparkan capaian indikator makro pembangunan 2025 yang diklaim menunjukkan tren positif di berbagai sektor. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, hingga penguatan kesejahteraan sosial disebut menjadi indikator yang mengalami kemajuan signifikan.
“Mayoritas indikator melampaui target yang telah ditetapkan,” ujar Bupati di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Namun demikian, capaian tersebut tidak sepenuhnya tanpa catatan. Sektor infrastruktur, khususnya kondisi jalan, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal. Pemerintah daerah mengakui masih adanya ketimpangan kualitas infrastruktur di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, Pemkab Sukabumi menilai kinerja fiskal 2025 cukup terkendali. Realisasi APBD dinyatakan berjalan proporsional, mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih terarah. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sektor sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga lingkungan hidup juga disebut menjadi motor penggerak capaian pembangunan.
Meski demikian, DPRD diharapkan tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memberikan catatan kritis. Evaluasi terhadap program yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dinilai penting agar perencanaan ke depan lebih tepat sasaran.
Bupati sendiri mengakui masih adanya indikator yang belum tercapai dan menyatakan telah menyiapkan langkah korektif pada tahun berjalan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Capaian ini bukan akhir, melainkan pijakan untuk perbaikan ke depan,” tegasnya.
Rapat paripurna tersebut juga diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan DPRD, sebagai bentuk komitmen melanjutkan agenda pembangunan yang lebih akuntabel dan responsif.
