Pewarta : Lina SC
Kab. Bandung Barat – Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bandung Barat, Senin (27/4/2026).
Dalam aksi tersebut, massa buruh membawa sedikitnya 11 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Isu utama yang disuarakan adalah penolakan terhadap sistem kerja outsourcing yang dinilai terus merugikan pekerja dan menekan kepastian kerja. Buruh juga menagih komitmen Presiden terkait janji penghapusan outsourcing yang hingga kini dinilai belum terealisasi.
Tak hanya itu, massa menolak rencana impor 105.000 unit mobil yang dikaitkan dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memukul industri otomotif nasional dan mengancam keberlangsungan tenaga kerja dalam negeri.
Selain sektor industri, buruh juga menyoroti kebijakan pajak progresif terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan yang dianggap memberatkan pekerja. Mereka mendesak aturan tersebut segera direvisi.
Aspirasi lain yang turut disuarakan adalah permintaan pengkajian ulang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait penggunaan cukai gula, garam, dan lemak pada industri makanan dan minuman. Perlindungan industri nasional juga menjadi tuntutan keras. Massa menolak impor produk tekstil dan garmen jadi yang dinilai dapat menghancurkan pabrik lokal serta memperbesar ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Buruh pun menagih janji pemerintah agar tidak menaikkan tarif cukai rokok yang dikhawatirkan berdampak pada industri hasil tembakau dan nasib para pekerjanya.
Aksi tersebut digelar sebagai rangkaian menyambut Hari Buruh Internasional 2026, sekaligus bentuk penggunaan hak konstitusional buruh dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan demokratis.
Menanggapi aksi itu, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail memastikan pemerintah daerah akan merespons tuntutan yang disampaikan massa buruh.
Sementara itu, Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi menegaskan pihaknya siap mengawal aspirasi para pekerja melalui koordinasi bersama komisi terkait.
Gelombang aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan ketenagakerjaan, perlindungan industri, dan kesejahteraan buruh masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
