Pewarta : Haris/Kartini
Kabupaten Berau – Rencana pembangunan infrastruktur pengaman pantai di Pulau Derawan kembali tersendat. Proyek penahan abrasi yang dirancang sejak 2024 itu hingga kini belum juga masuk tahap konstruksi.
Awalnya ditargetkan mulai dikerjakan pada 2025, namun realisasinya molor hingga 2026. Salah satu kendala utamanya adalah izin tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penggunaan kapal tongkang untuk distribusi material.
Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan penggunaan kapal tongkang menjadi opsi paling efektif mengingat volume material besar dan kondisi geografis Derawan.
“Kalau hanya menggunakan kapal kecil, pengerjaan bisa sangat lama,” ujarnya.
Disebutkan bahwa, saat ini DPUPR Berau masih melengkapi dokumen perizinan agar proyek bisa segera berjalan. Jika proses rampung tahun ini, pembangunan fisik ditargetkan dimulai tahun depan.
Selain izin, lanjutnya, persoalan anggaran juga menjadi hambatan. Estimasi biaya yang semula Rp. 25 miliar kini melonjak menjadi Rp. 80 miliar.
Pemkab Berau pun mengaku membuka berbagai skema pendanaan agar proyek strategis tersebut tetap bisa direalisasikan.
