Pewarta : Ida
Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kerusakan tata ruang di Kabupaten Bogor tidak lagi menjadi persoalan lokal semata, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius bagi kawasan hilir, termasuk Jakarta.
Menurutnya, perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan resapan air dan perbukitan menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi banjir dan longsor dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai, kebijakan tata ruang sebelumnya telah membuka ruang alih fungsi lahan tanpa kontrol yang memadai.
“Saya sangat memahami problem kerusakan alam di Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang,” ujar Dedi, Selasa (5/5/2026).
Ia menyoroti hilangnya kawasan hijau yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekologis. Lahan resapan air dan penahan longsor kini banyak berubah menjadi permukiman dan kawasan terbangun, yang pada akhirnya mempercepat aliran air ke wilayah hilir tanpa kendali.
Dampaknya tidak berhenti di Bogor. Dedi menegaskan bahwa kawasan tersebut memiliki peran strategis sebagai penyangga bagi daerah lain seperti Bekasi dan Karawang, hingga akhirnya bermuara pada peningkatan risiko banjir di Jakarta.
“Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor tapi Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta,” tegasnya.
Sorotan khusus diarahkan pada kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan lanskap paling signifikan. Perbukitan yang sebelumnya menjadi benteng alami kini beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, memperbesar potensi longsor sekaligus mempercepat limpasan air ke daerah bawah.
Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mendorong upaya pemulihan tata ruang secara menyeluruh. Langkah ini mencakup pengembalian fungsi ekologis kawasan pegunungan, aliran sungai, dan danau guna mengembalikan keseimbangan lingkungan.
“Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu,” katanya.
Dedi menegaskan bahwa pembenahan tata ruang bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas dari ancaman bencana berulang. Ia pun mengingatkan seluruh pihak agar menghentikan praktik eksploitasi ruang yang mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan.
“Jika ingin Bogor hingga Jakarta terbebas dari bencana, maka Bogor harus dijaga, bukan terus dieksploitasi,” pungkasnya.
