Pewarta : Lina SC
Kab. Bandung Barat – Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mendukung pembangunan jembatan penghubung dan jalan akses menuju Pusdiklatpassus Kopassus di Kecamatan Batujajar. Proyek strategis tersebut dinilai tidak hanya penting bagi kepentingan pertahanan negara, tetapi juga menjadi solusi konektivitas dan kemacetan di kawasan Bandung Barat.
Komitmen itu ditandai melalui penandatanganan kesepakatan bersama yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (6/5/2026).
Sejumlah pejabat strategis turut hadir dalam agenda tersebut, di antaranya Wakil Komandan Jenderal Kopassus, Sekretaris Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam proyek ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memegang peran krusial, terutama terkait legalitas lingkungan dan pengaturan dampak transportasi. Pemkab bertanggung jawab menerbitkan persetujuan lingkungan serta analisis dampak lalu lintas (andalalin) sebagai syarat utama pelaksanaan pembangunan.
Jeje menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada percepatan proyek, tetapi juga wajib memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan masyarakat sekitar.
“Pembangunan ini harus memberi manfaat luas tanpa mengabaikan keseimbangan ekosistem dan ketertiban lalu lintas masyarakat,” ujarnya.
Kesepakatan pembangunan turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Komandan Pusdiklatpassus Kopassus TNI, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, PT PLN Indonesia Power, hingga PT Dutaraya Investindo selaku pengembang Kota Baru Parahyangan.
Menurut Jeje, pembangunan jembatan dan jalan akses ini diharapkan menjadi pengungkit konektivitas kawasan sekaligus membuka simpul ekonomi baru di Bandung Barat. Selain mendukung mobilitas pertahanan, infrastruktur tersebut diyakini mampu mengurai kepadatan lalu lintas dan mempercepat akses masyarakat.
“Infrastruktur ini diharapkan menjadi urat nadi baru yang mampu mengurai kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat,” katanya.
