Pewarta : Haris/Kartini
Kabupaten Berau – Lepasnya sekitar 60 ribu hektare wilayah Kabupaten Berau ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dinilai berpotensi memicu konflik baru di kawasan perbatasan.
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, Sulaiman, menegaskan persoalan tersebut bukan sekadar sengketa administrasi tapal batas, melainkan juga akibat minimnya sosialisasi kepada masyarakat.
“Masalah utamanya sekarang bukan hanya soal wilayah yang bergeser, tetapi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Menurutnya, polemik batas Berau – Bulungan sudah berlangsung lama dan melibatkan pembahasan lintas daerah hingga kementerian karena menyangkut batas Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, termasuk kawasan tambang yang tumpang tindih.
Sulaiman menyebut kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat penyelesaian batas dilakukan melalui metode kompromi antar daerah.
Akibat kurangnya pemahaman masyarakat, warga di kawasan perbatasan disebut kerap bingung terkait status administrasi wilayah, terutama saat membuka lahan perkebunan atau membangun fasilitas.
Dinas Pertanahan Berau meminta Pemerintah Kabupaten Berau dan Bulungan aktif melakukan pengawasan, pendataan, serta sosialisasi berkala guna mencegah sengketa lahan dan konflik di kemudian hari.