Pewarta : Anis
Kota Depok – Komisi V DPR RI memastikan pengembangan Rumah Susun Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Stasiun Pondok Cina, Beji, harus diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penegasan itu disampaikan saat kunjungan kerja spesifik ke lokasi bersama Pemkot Depok, Jum’at (22/5/2026).
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, mengatakan TOD harus berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik.
Komisi V DPR RI perlu memastikan bahwa pengembangan TOD benar-benar berpihak kepada masyarakat pekerja urban dan pengguna transportasi publik, bukan justru didominasi oleh investor maupun spekulan properti, ujar Syauqie kepada Parlementaria usai peninjauan.
Politisi Fraksi PAN itu menyoroti praktik yang sering terjadi di lapangan, di mana hunian bersubsidi justru lebih cepat dimiliki pihak yang sudah memiliki beberapa rumah lain.
Karena dalam praktiknya, kadang rumah rakyat lebih cepat dimiliki orang yang bahkan sudah punya beberapa rumah lain. Sebuah ironi perkotaan yang cukup rajin terulang di negeri ini,” tambahnya.
Syauqie juga meminta evaluasi efektivitas TOD Pondok Cina dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menekan kemacetan, dan menurunkan emisi di kawasan Jabodetabek. Aspek keselamatan bangunan tinggi, mitigasi kebakaran, jalur evakuasi, aksesibilitas disabilitas, hingga daya dukung lingkungan turut menjadi perhatian.
Pembangunan kawasan modern tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan masyarakat perkotaan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok, Adnan Mahyudin, menyatakan pihaknya mendukung arahan Komisi V dan telah mengusulkan kuota khusus bagi warga ber-KTP Depok pada pembangunan lanjutan.
“Kalau memang untuk masyarakat Depok, kami tentu sangat senang. Kami berharap warga Depok bisa mendapat porsi, termasuk usulan sekitar 30 persen dari hunian yang tersedia,” kata Adnan.
Ia menjelaskan usulan itu akan dikawal melalui koordinasi dengan Camat, Perumnas, PT KAI, dan Kementerian PKP. Saat ini kawasan TOD Pondok Cina telah memiliki dua tower yang dibangun Perumnas dengan tingkat hunian mencapai 90 persen. Rencana pengembangan dua tower tambahan masih dalam tahap koordinasi antar pihak.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Depok, Mohammad Fitriawan, menyebut kunjungan Komisi V menjadi momentum evaluasi implementasi konsep TOD yang sudah berjalan.
“Kami menyambut baik kunjungan ini untuk melihat langsung keberadaan TOD di Kota Depok. Fungsi TOD juga berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pemkot Depok berharap usulan prioritas bagi warga lokal bisa diakomodasi dalam pengembangan TOD selanjutnya, agar tujuan integrasi hunian dan transportasi benar-benar dirasakan masyarakat Depok.