Foto : Kawasan Jl. Ir. H. Juanda Kota Sukabumi, Steril
Pewarta : Arief
Kota Sukabumi – Rencana aksi unjuk rasa Forum RT/RW bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Sukabumi, Selasa (2/6/2026), berdampak langsung pada Dunia Pendidikan. Demi menghindari risiko terhadap peserta didik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi memutuskan menggeser pelaksanaan Sumatif Akhir Tahun (SAT) di 6 (enam) SMP.
Keputusan tersebut diambil setelah Disdikbud berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait potensi gangguan aktivitas di sejumlah titik yang menjadi jalur atau lokasi konsentrasi massa aksi.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Disdikbud Kota Sukabumi, Nurhayati, mengatakan keselamatan dan kenyamanan siswa menjadi prioritas utama dalam penyesuaian jadwal tersebut.
“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemda terkait rencana aksi warga Kota Sukabumi pada 2 Juni 2026, terdapat penyesuaian pelaksanaan SAT sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Enam sekolah yang terdampak kebijakan tersebut terdiri dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 5, SMP Negeri 9 Kota Sukabumi, serta SMP Muhammadiyah dan SMP Tamansiswa. Ujian yang semula dijadwalkan berlangsung pada Selasa (2/6/2026) diundur menjadi Rabu (3/6/2026).
Selama masa penyesuaian, siswa dari 6 (enam) sekolah tersebut diminta menjalani kegiatan Belajar dari Rumah (BDR).
Sementara itu, sekolah – sekolah lain yang tidak berada di area terdampak tetap melaksanakan SAT sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Disdikbud juga mengeluarkan instruksi khusus kepada sekolah yang tetap menyelenggarakan ujian agar memperketat pengawasan terhadap peserta didik. Siswa diminta langsung pulang setelah ujian selesai dan tidak berada di sekitar lokasi aksi.
“Kami meminta pihak sekolah dan orang tua memastikan siswa tidak ikut menyaksikan ataupun terlibat dalam kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan mereka,” kata Nurhayati.
Kebijakan penggeseran ujian ini menunjukkan bahwa dampak aksi yang akan digelar tidak hanya berpengaruh terhadap aktivitas pemerintahan dan lalu lintas kota, tetapi juga memaksa penyesuaian agenda pendidikan.
Disdikbud menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan siap mengambil langkah lanjutan apabila kondisi di lapangan mengharuskan adanya kebijakan tambahan.